JAKARTA, Radarjakarta.id — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menggelar pertemuan strategis dengan jajaran Menteri Luar Negeri, Wakil Menteri Luar Negeri, serta para mantan pejabat diplomasi dan pemikir kebijakan luar negeri di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (4/2/2026).
Pertemuan tersebut membahas dinamika geopolitik global dan posisi Indonesia dalam upaya perdamaian internasional, khususnya terkait konflik Palestina–Israel.
Wakil Menteri Luar Negeri Armanatha Nasir menyampaikan bahwa Presiden secara khusus mengundang para tokoh lintas era diplomasi untuk mendapatkan pandangan menyeluruh mengenai perkembangan situasi global.
“Presiden menerima Menlu, Wamenlu, mantan Menlu, mantan Wamenlu, serta para pemikir strategis untuk berdiskusi mengenai geopolitik terkini,” ujar Armanatha di kompleks Istana.
Hadir dalam pertemuan tersebut antara lain Retno Marsudi (Menlu 2014–2024), Marty Natalegawa (Menlu 2009–2014), akademisi Ikrar Nusa Bakti, pendiri CSIS Jusuf Wanandi, peneliti senior CSIS Philips Vermonte, serta mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal.
Dari unsur legislatif, turut hadir sejumlah anggota Komisi I DPR RI.
Diplomasi Berorientasi Hasil
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan, Presiden Prabowo menekankan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia harus menghasilkan capaian konkret bagi kepentingan nasional.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden memaparkan sejumlah hasil diplomasi yang telah dicapai, di antaranya keanggotaan Indonesia dalam kelompok ekonomi BRICS, pembukaan akses perdagangan dengan 27 negara Uni Eropa melalui skema tarif 0 persen, serta pembangunan Kampung Haji Indonesia di Arab Saudi.
“Presiden juga mendengarkan masukan dan menjawab berbagai pertanyaan dari para tokoh yang hadir,” kata Teddy melalui keterangan resmi.
Board of Peace Gaza
Isu lain yang menjadi perhatian utama adalah keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace Gaza, sebuah inisiatif internasional yang bertujuan mendorong penghentian konflik Palestina–Israel.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa keterlibatan Indonesia bersifat tidak permanen dan tetap berada dalam koridor kepentingan nasional.
Terkait dana rekonstruksi Gaza sebesar US$1 miliar, Presiden menekankan bahwa kontribusi tersebut tidak bersifat wajib dan Indonesia saat ini belum melakukan pembayaran.
Keikutsertaan Indonesia, menurut Presiden, merupakan langkah konkret untuk berperan langsung dalam upaya mengurangi eskalasi konflik, bukan sekadar kehadiran simbolik dalam forum internasional.
Diskusi Terbuka dan Realistis
Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal menilai pertemuan tersebut berlangsung terbuka dan substantif. Ia menyebut Presiden Prabowo bersikap realistis dalam memandang risiko dan peluang keterlibatan Indonesia di Board of Peace.
“Presiden memahami bahwa ini bukan solusi instan. Ada risiko besar dan ketidakpastian, tetapi saat ini itu merupakan satu-satunya jalur diplomatik yang tersedia,” ujar Dino.
Menurut Dino, Presiden juga menekankan pentingnya solidaritas dengan negara-negara Islam sebagai kekuatan kolektif Indonesia dalam percaturan global.
“Indonesia masuk dengan sangat hati-hati dan tetap memegang opsi untuk keluar jika bertentangan dengan prinsip dan kepentingan nasional,” katanya.
Tujuan Akhir: Palestina Merdeka
Meski mengakui kompleksitas dan risiko diplomasi internasional, Presiden Prabowo menegaskan bahwa posisi Indonesia tetap konsisten mendukung two state solution dan kemerdekaan Palestina.
Pertemuan tersebut dipandang sebagai upaya konsolidasi nasional dalam merumuskan arah kebijakan luar negeri Indonesia yang adaptif, realistis, dan berorientasi pada kepentingan jangka panjang bangsa.***
