HAMBALANG, Radarjakarta.id – Presiden RI Prabowo Subianto kembali mengirim sinyal kuat: agenda perumahan rakyat bukan sekadar janji, tapi sedang dipacu habis-habisan. Dari kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, Kamis (29/1/2026).
Prabowo menggelar pertemuan strategis tertutup dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait untuk mengunci percepatan proyek hunian bersubsidi berskala nasional.
Fokus utama rapat berdurasi lebih dari satu jam itu mengarah pada kesiapan lahan, lokasi strategis, hingga dampak ekonomi besar yang ditimbulkan dari pembangunan perumahan rakyat.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengungkapkan, salah satu progres krusial yang telah rampung adalah pembukaan lahan (land clearing) seluas 30 hektare di Cikarang, Kabupaten Bekasi, yang disiapkan khusus untuk pembangunan rumah susun (rusun) bersubsidi.
“Land clearing sudah dilakukan di lahan 30 hektare yang akan digunakan untuk pembangunan rusun bersubsidi di Cikarang,” ujar Teddy, dikutip dari keterangan resmi Sekretariat Kabinet.
141 Ribu Unit Rumah Subsidi Segera Groundbreaking
Tak hanya rusun, pemerintah juga menyiapkan langkah besar berikutnya. Prabowo membahas rencana groundbreaking 141.000 unit rumah bersubsidi yang akan dibangun serentak di tiga kawasan utama. Ketiga kawasan tersebut dirancang saling terhubung agar pengelolaan lebih efisien dan akses infrastruktur bisa dipercepat.
Menurut Teddy, Presiden memberi perhatian khusus pada lokasi hunian agar benar-benar mendekatkan rumah rakyat ke pusat aktivitas ekonomi.
“Hunian berada dekat kawasan perkotaan, sekolah, rumah sakit, perkantoran, kawasan industri, hingga akses jalan utama,” jelasnya.
Serap 80 Ribu Tenaga Kerja, Ekonomi Ikut Bergerak
Proyek perumahan skala raksasa ini tak hanya menyasar kebutuhan papan masyarakat, tetapi juga diproyeksikan menjadi mesin penggerak ekonomi baru. Pemerintah memperkirakan pembangunan tersebut mampu menyerap hingga 80 ribu tenaga kerja lintas sektor, mulai dari konstruksi, bahan bangunan, hingga jasa pendukung.
Efek berantainya diyakini akan mempercepat perputaran ekonomi nasional, khususnya di wilayah penyangga ibu kota.
Prabowo: Rumah Layak Harus Terjangkau, Birokrasi Dipangkas
Dalam arahannya, Prabowo menegaskan komitmen negara untuk memastikan hunian layak bukan barang mewah, melainkan kebutuhan dasar yang bisa diakses masyarakat luas.
Melalui Kementerian PKP, pemerintah akan memperbanyak rumah bersubsidi sekaligus memangkas perizinan berbelit dan biaya administrasi yang selama ini menjadi momok bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
“Kehadiran negara harus benar-benar dirasakan rakyat, termasuk dalam pemenuhan kebutuhan dasar seperti rumah,” tegas Teddy menyampaikan pesan Presiden.
Langkah agresif ini menegaskan arah kebijakan Prabowo: perumahan rakyat dipercepat, lapangan kerja dibuka, dan akses hunian dibuat semakin dekat dengan pusat kehidupan ekonomi.***
