BEKASI, Radarjakarta.id – Tokoh pemuda Jawa Barat, Edwin Wijaya mengapresiasi sikap tegas Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang menolak wacana penempatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian. Sikap tersebut dinilai tepat demi menjaga stabilitas keamanan nasional serta kepastian hukum di Indonesia.
Menurutnya, keberadaan Polri sebagai institusi yang independen dan profesional sangat dibutuhkan masyarakat, khususnya para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kepolisian yang bebas dari intervensi politik diyakini mampu menciptakan rasa aman dan kondusif dalam menjalankan aktivitas usaha.
“Jika Polri ditempatkan di bawah kementerian, ada potensi tumpang tindih kewenangan serta tarik-menarik kepentingan politik. Kondisi ini justru dapat mengganggu iklim usaha dan investasi, termasuk di daerah,” ujar Edwin dalam keterangan tertulisnya, Rabu (28/1/2026).
Ia menegaskan, posisi Polri yang langsung berada di bawah Presiden memberikan kejelasan garis komando sekaligus menjamin netralitas institusi dalam menjalankan fungsi penegakan hukum dan pelayanan publik.
Sebaliknya, pembentukan kementerian khusus yang membawahi Polri dinilai berisiko menimbulkan dualisme kepemimpinan atau “matahari kembar” yang dapat berdampak negatif terhadap stabilitas nasional.
Lebih lanjut, tokoh pemuda tersebut berharap DPR dan pemerintah tidak terjebak pada wacana perubahan struktur kelembagaan yang dinilai tidak mendesak. Ia meminta agar fokus diarahkan pada penguatan profesionalisme, transparansi, serta peningkatan kualitas pelayanan Polri kepada masyarakat.
“Kami berharap pemerintah dan DPR lebih memprioritaskan pembenahan kinerja dan integritas Polri, bukan justru membuka ruang kegaduhan politik melalui wacana struktural yang berpotensi melemahkan institusi,” tegasnya.
Ia menilai pernyataan Kapolri patut diapresiasi karena mencerminkan komitmen menjaga semangat reformasi, stabilitas nasional, serta kepentingan rakyat. Hal tersebut dinilai penting, terutama bagi pelaku UMKM yang membutuhkan kepastian hukum dan rasa aman dalam menjalankan usahanya.
