JAKARTA, Radarjakarta.id — Wacana pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam penanggulangan terorisme kembali menuai sorotan. Sejumlah pengamat menilai, kebijakan tersebut harus dijalankan secara hati-hati agar tidak menimbulkan risiko serius terhadap demokrasi, reformasi sektor keamanan, dan hubungan sipil-militer.
Pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie menegaskan, pelibatan TNI tidak boleh bersifat rutin. Menurutnya, TNI hanya dapat dilibatkan apabila terdapat ancaman nyata dan eskalasi signifikan yang tidak lagi mampu ditangani oleh aparat penegak hukum.
“Pelibatan TNI harus berbasis ancaman, bukan asumsi permanen. Jika menjadi kebiasaan, fungsi pertahanan negara akan terdistorsi dan reformasi sektor keamanan bisa mundur,” ujar Connie, Jumat (9/1/2026).
Ia menekankan bahwa kepolisian tetap harus menjadi garda terdepan dalam penanganan terorisme. TNI, kata dia, merupakan opsi terakhir yang hanya digunakan dalam kondisi luar biasa, seperti ketika kelompok teroris telah bersenjata berat dan terorganisasi dengan baik.
Menurut Connie, jika TNI dilibatkan, maka sifatnya harus sementara (ad hoc), dengan mandat yang jelas, batas waktu tegas, serta dasar hukum yang ditetapkan secara formal oleh negara.
Selain itu, keputusan pelibatan TNI tidak boleh hanya berbasis diskresi operasional. Negara wajib menetapkan indikator, mekanisme, dan tanggung jawab secara tertulis untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan.
Connie juga menyoroti pentingnya komando sipil dan pengawasan DPR sejak awal pelaksanaan, bukan hanya evaluasi setelah operasi selesai. Setiap pelibatan TNI, menurutnya, harus disertai exit strategy yang dirancang sejak awal.
Ia mengingatkan, pelibatan TNI yang dilakukan secara rutin berpotensi mengaburkan hubungan sipil-militer serta menggerus prinsip negara hukum. Namun risiko tersebut dapat dihindari apabila keterlibatan TNI diatur secara ketat dan berbasis eskalasi ancaman.
“Penanganan terorisme harus tetap sejalan dengan demokrasi dan hak asasi manusia. TNI adalah alat pertahanan negara dan tidak boleh dijadikan solusi rutin bagi persoalan keamanan dalam negeri,” pungkas Connie.***
