JAKARTA, Radarjakarta.id – Pengamat sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubaidillah Badrun menilai penempatan tentara aktif di jabatan sipil harus menjadi perhatian serius pemerintah.
Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi membuka ruang korupsi yang lebih besar karena adanya faktor psikologis dan budaya yang membuat aparat militer sulit diawasi.
“Tentara aktif itu punya instrumen senjata yang bisa membuat orang takut untuk melaporkan. Ada sisi psikologis dan budaya yang membuat mereka sulit dikritik atau diawasi ketika melakukan tindakan koruptif,” ujar Ubaid di Matraman, Jakarta Timur, Senin (1/12/2025).
Ubaid berpandangan, negara yang baik adalah pemerintahan yang mampu menghadirkan check and balances antara lembaga yang satu dengan lembaga yang lain.
Untuk itu ia menegaskan, Presiden harus menerapkan seleksi sangat ketat ketika menempatkan tentara aktif pada posisi sipil, bahkan di lembaga yang secara teknis dekat dengan dunia kemiliteran seperti Basarnas atau Bakamla.
“Korupsi juga terjadi di Basarnas dan Bakamla. Jadi seleksi ketat itu mutlak,” pungkasnya.|Bemby
