JAKARTA, Radarjakarta.id — Aksi protes puluhan pedagang kaki lima (PKL) di Pasar Minggu Bengkulu mendadak menjadi pusat perhatian publik setelah sebuah video berdurasi kurang dari satu menit viral di TikTok, Instagram, dan X. Dalam rekaman tersebut, seorang pedagang berteriak lantang di depan kerumunan sambil menuding nama “Dedi” sebagai pihak yang harus diturunkan. Keributan itu terjadi saat petugas Satpol PP melakukan relokasi dan penertiban lapak yang dianggap menyalahi aturan tata ruang pasar.
Video itu sontak memicu kesalahpahaman publik. Ribuan warganet mengira nama yang dimaksud adalah Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Nama politisi itu pun mendadak trending karena dianggap menjadi sosok yang diserukan demonstran. Namun, nyatanya kejadian itu bukan di Jawa Barat, melainkan di Bengkulu, dan “Dedi” yang dimaksud bukan gubernur, melainkan pejabat lokal yang bertanggung jawab atas penataan PKL Pasar Minggu.
Menanggapi kekacauan informasi tersebut, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi akhirnya buka suara melalui unggahan video di Instagram pada Minggu (30/11/2025). Ia menegaskan bahwa dirinya tidak terlibat dalam peristiwa tersebut dan meminta masyarakat tidak mudah termakan isu. “Mungkin bukan Dedi saya,” ujarnya sambil tertawa. Ia menegaskan bahwa lokasi kejadian berada di Bengkulu, bukan wilayah Jabar.
Di sisi lain, keresahan para PKL bermula dari keputusan Pemerintah Kota Bengkulu yang memerintahkan relokasi pedagang dari badan jalan menuju lokasi baru yang dianggap tidak layak. Ketua Perkumpulan Pedagang Pasar Minggu Bengkulu, Edi Susanto, mengatakan bahwa para pedagang hanya ingin kejelasan dan kesempatan bertemu langsung dengan Wali Kota. Namun sayangnya, baik Wali Kota maupun Wakil Wali Kota tidak hadir untuk berdialog dan hanya mengutus perwakilan tanpa wewenang memutuskan.
Situasi memanas setelah para pedagang merasa terabaikan dan relokasi dilakukan secara sepihak. Sejumlah video lain yang beredar menunjukkan para PKL menolak pemindahan lapak bahkan ada yang terlihat menyiram air ke petugas sebagai bentuk perlawanan. Warganet pun terbelah: sebagian mendukung penataan kota, sebagian lagi menilai pemerintah terlalu keras terhadap warga kecil.
Tak hanya berbuntut pada protes keras, kasus ini memantik diskusi lebih luas soal keadilan sosial. Publik mempertanyakan mengapa pedagang kecil ditertibkan dengan cepat, sementara dugaan pelanggaran bangunan skala besar milik perusahaan tertentu tidak mendapat tindakan serupa. Banyak komentar di media sosial menyebut para PKL sebagai korban pembangunan yang tidak berpihak pada rakyat kecil.
Hingga berita ini diterbitkan, dialog langsung antara pedagang dan pemerintah masih belum terjadi. Namun video viral terlanjur menjadi pemantik nasional tentang nasib PKL, kebijakan penertiban, serta kekuasaan yang dinilai tidak merata. Satu hal yang pasti: nama “Dedi” kini bukan sekadar nama — tetapi simbol kemarahan, kebingungan, dan tuntutan keadilan rakyat kecil.***
