JAKARTA, Radarjakarta.id – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digembar-gemborkan pemerintah kini menjadi sorotan tajam publik. Alih-alih menyehatkan anak-anak, program ini justru memunculkan kasus keracunan massal, dugaan wadah makanan mengandung babi, hingga limbah makanan menumpuk yang mencemari lingkungan.
“Program ini harus dievaluasi, bahkan dihentikan total,” tegas Teuku Afriadi SH alias Koko, penggiat hukum dan HAM. Menurutnya, MBG tidak hanya membebani APBN, tetapi juga menjadi ladang proyek politik bagi pejabat dan anggota DPR.
APBN Terbakar Rp71 Triliun, Tapi Anak Tetap Keracunan
Tahun 2025, pemerintah mengalokasikan Rp71 triliun untuk MBG, dan angka ini diprediksi melonjak hingga Rp100–140 triliun dalam beberapa tahun ke depan. Koko menilai angka ini terlalu besar, terutama karena kualitas makanan jauh dari layak konsumsi.
“Daripada menguras APBN untuk program bermasalah, lebih baik anggaran dialihkan ke gizi berbasis pangan lokal yang sehat, transparan, dan berkelanjutan,” ujarnya.
Ladang Proyek Politik Dibalik MBG
Koko mengungkapkan, banyak dapur umum dan suplai bahan baku MBG dikuasai pihak dekat pejabat dan anggota DPR, sehingga program ini lebih mirip ladang proyek politik daripada inisiatif serius untuk anak bangsa.
Kasus Keracunan Massal Terjadi di Berbagai Daerah
Sragen (Jateng): puluhan siswa dilarikan ke puskesmas usai makan MBG basi.
Bogor (Jabar): siswa mual, muntah, dan pusing setelah menyantap lauk ayam berbau.
Tasikmalaya (Jabar): makanan mengandung belatung.
Bengkulu: keracunan usai makan lauk sayur berkuah asam.
Lebih parah, hasil uji laboratorium independen menyebut nampan makanan MBG positif mengandung unsur babi, meski pemerintah masih bungkam terkait hasil resmi BPOM.
Orang Tua Tak Bisa Komplain, Anak Jadi Korban
Ketiadaan mekanisme pengaduan membuat keluarga siswa tidak tahu harus melapor ke mana. Hal ini menegaskan lemahnya perlindungan anak dan abainya pemerintah dalam mengevaluasi program.
Limbah Makanan Merusak Lingkungan
Sisa makanan yang basi menumpuk menjadi limbah organik di sekolah, memicu bau busuk, gas metana, dan kerusakan lingkungan sekitar.
Desakan Hentikan MBG: Selamatkan Anak dan APBN
Koko menegaskan, pemerintah tidak boleh menutup mata.
“MBG hanya proyek populis. Hentikan segera sebelum lebih banyak anak menjadi korban, APBN semakin terbebani, dan lingkungan rusak,” tegasnya.
Ia juga mendorong agar dana MBG dialihkan untuk program gizi berbasis pangan lokal, melibatkan petani, UMKM, dan masyarakat sekitar sekolah, sehingga manfaat ekonomi dan kesehatan bisa dirasakan langsung tanpa risiko besar.***
