JAKARTA, Radarjakarta.id — Dewan Pimpinan Pusat Kesatuan Angkatan Muda Sriwijaya (DPP KAMSRI) menyoroti kisruh yang melanda Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan menilai kondisi lembaga legislatif saat ini telah mencederai kepercayaan publik.
Ketua Umum DPP KAMSRI, Aldhi Setyawan Pratama, menyebut polemik DPR bukan sekadar konflik politik, melainkan “alarm besar” untuk melakukan pembenahan menyeluruh.
“Jika tidak segera dibenahi, rakyat yang akan menanggung akibatnya,” ujar Aldhi dalam keterangan pers, Minggu (7/9/2025).
Dalam pertemuan dengan Prof Jimly Asshiddiqie, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi yang juga Pembina DPP KAMSRI, organisasi ini mengajukan lima poin reformasi legislatif, yaitu:
1. Evaluasi menyeluruh terhadap anggaran DPR dan DPRD, dari pusat hingga daerah.
2. Mewujudkan langkah detail dan konkret, bukan sekadar wacana.
3. Pembatasan kewenangan DPR, bahkan bila perlu lewat amandemen UUD 1945.
4. Penguatan komunikasi elite politik lintas sektor.
5. Menjadikan kisruh DPR sebagai momentum awal perbaikan sistem parlemen.
Menurut KAMSRI, transparansi penggunaan anggaran legislatif mutlak dilakukan agar benar-benar tepat guna. Mereka juga menegaskan reformasi tidak cukup berhenti pada tataran simbolik, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata.
Prof Jimly menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh, mulai dari perencanaan hingga penggunaan anggaran. Ia juga menilai fungsi politik DPR perlu dikaji kembali, apakah sudah sesuai mandat rakyat atau justru melenceng dari tugas representasi.
“Penataan ulang sistem penyaluran aspirasi melalui partai politik hingga pemilu sangat penting agar suara rakyat benar-benar tersampaikan,” kata Jimly.
Selain lima poin strategis, DPP KAMSRI juga meluncurkan AstaCita—delapan tuntutan kebangsaan yang mencakup reformasi demokrasi, tata kelola legislatif, hingga transparansi penyelenggaraan haji.
Aldhi menegaskan, KAMSRI akan terus mendorong demokrasi kembali ke jalur konstitusional.
“Pertemuan dengan Prof Jimly memperkuat langkah kami. KAMSRI menginginkan perubahan fundamental, bukan sekadar kosmetik politik,” tuturnya.***
