JAKARTA, Radarjakarta.id – Pendiri Haidar Alwi Care dan Haidar Alwi Institute, R. Haidar Alwi, menilai kunjungan kilat Presiden Prabowo Subianto ke Beijing pada 3 September 2025 sebagai momentum strategis yang menunjukkan kehormatan, kemandirian, dan kedaulatan Indonesia di panggung dunia.
Dalam waktu kurang dari delapan jam, Prabowo hadir pada perayaan 80 tahun kemenangan rakyat Tiongkok, duduk sejajar dengan Xi Jinping dan Vladimir Putin, serta memastikan arah kerja sama ekonomi dan pertahanan tetap berpihak pada kepentingan rakyat.
“Hanya dengan waktu singkat, Presiden mampu menghadiri parade militer, bertemu Xi, dan berdiskusi dengan Putin. Pesan ini jelas: Indonesia adalah bangsa yang dihormati, bukan sekadar penonton,” tegas Haidar.
Menurutnya, kehadiran Prabowo di kursi kehormatan adalah simbol pengakuan internasional atas posisi Indonesia. Keputusan Presiden tidak hadir di KTT SCO demi fokus pada stabilitas dalam negeri, lalu tetap hadir di Beijing, disebut sebagai bentuk strategi diplomasi matang.
Lebih jauh, Haidar menekankan substansi pertemuan: ekonomi, energi, dan kedaulatan rakyat. Indonesia, sebagai produsen nikel terbesar dunia, harus memastikan kerja sama internasional menjamin transfer teknologi, membuka lapangan kerja, dan menjadikan Indonesia pusat industri, bukan sekadar eksportir bahan mentah.
Pertemuan dengan Putin pun dibaca sebagai peluang membuka pasar baru, terutama lewat FTA dengan Uni Ekonomi Eurasia, yang diyakini bisa menguntungkan petani, nelayan, hingga UMKM.
Terkait isu giant sea wall di pantai utara Jawa yang dibahas dengan Xi, Haidar menegaskan proyek semacam itu harus berpijak pada Pasal 33 UUD 1945: untuk kemakmuran rakyat, bukan beban utang.
“Prabowo telah membuktikan bahwa Indonesia tidak tunduk pada siapa pun. Kita bisa bicara dengan Xi dan Putin, tapi tetap menjaga hubungan baik dengan Barat. Inilah politik bebas aktif dalam format baru,” jelas Haidar.
Ia menutup dengan ajakan persatuan: “Ketika menyangkut kehormatan Indonesia di mata dunia, kita harus satu bendera. Perbedaan politik boleh ada, tapi martabat bangsa adalah harga mati,” pungkasnya.***
