Oleh: Dian Istiqomah, Anggota DPR RI 2019–2024
Harga beras terus melambung, sementara gudang Bulog justru menumpuk stok. Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang ditargetkan menyalurkan 1,3 juta ton hingga Desember 2025 baru terealisasi 38.111 ton per pertengahan Agustus hanya 2,94 persen.
Angka ini menunjukkan jurang besar antara target dan pelaksanaan. Seruan agar Bulog segera menggelontorkan beras jelas bukan solusi tunggal. Distribusi pangan tidak cukup hanya dipercepat lewat perintah. Persoalan logistik Bulog, rantai distribusi yang panjang, hingga lemahnya kanal penyaluran ritel membuat beras murah sulit sampai ke masyarakat. Akibatnya, stok menumpuk, harga di pasar tetap tinggi, dan rakyat yang menanggung beban.
Jebakan Supply Push
Fenomena ini memperlihatkan pola klasik kebijakan pangan: pemerintah merasa masalah selesai begitu stok tersedia. Padahal, distribusi bukan sekadar menurunkan beras dari gudang. Permintaan, jalur distribusi, insentif pedagang, hingga kepercayaan konsumen ikut menentukan. Tanpa ekosistem distribusi sehat, berapa pun stok hanya akan jadi angka di atas kertas.
Mencari Jalur Alternatif
Ada enam langkah yang bisa ditempuh agar SPHP benar-benar menyentuh dapur rakyat:
1. Diversifikasi jalur distribusi
Tidak lagi bergantung pada pola lama gudang–distributor–pasar. Bulog harus menggandeng ritel modern, koperasi, pesantren, hingga e-commerce. Bayangkan beras murah bisa dipesan lewat aplikasi daring dengan subsidi ongkos kirim.
2. Skema harga dinamis
Alih-alih sekadar menambah stok, subsidi diberikan dalam bentuk potongan harga langsung. Misalnya “flash sale beras murah” di pasar online atau ritel daerah dengan harga tertinggi.
3. Keterlibatan institusi negara
ASN bisa diwajibkan membeli sebagian kebutuhan beras bulanan dari SPHP melalui sistem potong gaji. BUMN pun bisa jadi pusat distribusi SPBU Pertamina atau stasiun KAI, misalnya.
4. Kolaborasi dengan swasta
Food bank dan CSR perusahaan diarahkan menyerap stok SPHP, lalu disalurkan ke masyarakat miskin. Model serupa pernah berhasil pada distribusi minyak goreng murah tahun 2022.
5. Transparansi berbasis teknologi
Dashboard digital atau sistem blockchain memungkinkan publik memantau alur distribusi secara real-time, sekaligus menekan praktik penimbunan dan permainan harga.
6. Voucher digital
Alih-alih mengatur distribusi fisik, masyarakat diberi voucher beras yang bisa ditukar di warung terdekat. Skema ini lebih cepat, tepat sasaran, dan berbasis permintaan nyata.
Keberpihakan yang Nyata
Kritik terhadap lambannya distribusi sah, tapi tak cukup. Pemerintah perlu berani meninggalkan pola lama. Pangan tidak boleh dilihat semata sebagai urusan teknis distribusi, melainkan kerja kolaboratif yang memadukan inovasi, teknologi, dan partisipasi publik.
SPHP seharusnya menjadi bukti negara hadir bukan hanya dengan gudang penuh beras, tetapi dengan piring rakyat yang terisi. Keberanian melakukan terobosan akan menjadi cermin keberpihakan politik pada rakyat kecil.
Di usia kemerdekaan yang ke-80, jangan sampai rakyat masih dihantui kelaparan. Karena setiap butir beras yang terlalu lama tersimpan di gudang adalah tanda abai terhadap kesejahteraan bangsa.***
