PATI, Radarjakarta.id – Gejolak amarah warga Pati pecah setelah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Pati membubarkan paksa posko penggalangan dana untuk aksi demo menolak kenaikan drastis Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2). Tak hanya itu, Satpol PP juga membawa paksa seluruh hasil donasi yang telah dikumpulkan masyarakat sejak awal Agustus.
Suasana pun memanas. Ratusan warga mengepung markas Satpol PP, menuntut uang donasi dikembalikan. Adu mulut, aksi saling dorong, hingga pendudukan truk petugas terjadi. Massa bahkan melempar kardus ke jalan dan mencoba merebut kembali barang-barang sumbangan. Ketegangan ini nyaris berujung bentrok.
Plt Sekda Pati, Riyoso, ikut disoraki dan dikecam keras oleh massa. Ia sempat ditarik mundur oleh petugas karena situasi semakin memanas. Warga menilai tindakan pemerintah daerah sebagai bentuk arogansi dan pengkhianatan terhadap aspirasi rakyat.
“Donasi ini dari rakyat, untuk rakyat. Pemerintah jangan semena-mena! Kami sudah bersurat secara resmi, tapi malah disikat habis,” tegas Koordinator Aksi, Supriyono, dengan suara bergetar menahan emosi.
Menurut Supriyono, donasi berupa air mineral dan logistik lainnya disiapkan untuk aksi damai menolak kenaikan PBB-P2 yang rencananya digelar 13 Agustus 2025. Ia menyebut kenaikan pajak yang mencapai 250 persen jelas melanggar Peraturan Daerah dan tidak melibatkan suara masyarakat.
“Ini sumbangan masyarakat! Bukan dana gelap. Kami punya bukti surat pemberitahuan ke Polresta dan Bupati. Tapi malah diperlakukan seperti penjahat!” lanjutnya.
Husain, warga lain yang terlibat aksi, mengaku kecewa berat dan menuding Pemkab Pati telah memperlakukan rakyat dengan cara yang otoriter.
“Saya kasih pesan ke Riyoso, kamu jangan sok jadi pejabat! Rakyat bayar kamu, bukan kamu yang mengatur seenaknya. Kami ini rakyat yang sedang memperjuangkan keadilan,” ucap Husain lantang.
