BALI, Radarjakarta.id – Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi, menegaskan bahwa program transmigrasi saat ini mengusung paradigma baru yang bersifat bottom up, di mana program ini akan berjalan berdasarkan aspirasi dari daerah.
Pernyataan tersebut disampaikan setelah penandatanganan kerjasama transmigrasi antara Provinsi Banten dengan Provinsi Sulawesi Barat, serta antara Kabupaten Mojokerto dengan Kabupaten Sidrap, dalam Rapat Kerja Kementerian Transmigrasi 2025.
Dalam kerjasama ini, Sulawesi Barat ditetapkan sebagai daerah tujuan transmigrasi bagi transmigran dari Banten, sementara Mojokerto dan Sidrap menjalin kerjasama dalam pembangunan daerah.
Menurut Viva Yoga, kerjasama antar daerah ini diharapkan dapat mempercepat pemerataan penduduk dan menjadikan kawasan transmigrasi di Sulawesi Barat dan Sidrap sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru.
“Transmigrasi yang dilakukan saat ini juga akan mendukung program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yakni swasembada pangan. Saya yakin swasembada pangan akan tercapai, karena kawasan transmigrasi terbukti menjadi sentra tanaman pangan,” ujarnya pada Senin, 28 Juli 2025.
Viva Yoga juga mengajak pemerintah daerah lainnya untuk mengikuti langkah yang diambil oleh Banten, Sulawesi Barat, Mojokerto, dan Sidrap, agar tujuan transmigrasi dalam menciptakan kesejahteraan, lapangan kerja, dan menjaga keutuhan wilayah NKRI dapat terwujud.
Lebih lanjut, Viva Yoga menjelaskan bahwa transmigrasi merupakan bagian dari sejarah kehidupan para leluhur nusantara.
Ia mengisahkan tentang Tunggul Ametung yang mendirikan desa Tumapel, yang kemudian menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan pemerintahan, serta Raden Wijaya yang membuka hutan di Tarikh (Mojokerto) yang menjadi ibu kota Kerajaan Majapahit.
“Langkah-langkah yang diambil oleh para leluhur menunjukkan bahwa mereka mampu mengubah sesuatu yang tidak ada menjadi ada, menjadi pusat berbagai sendi kehidupan,” tambahnya.
Viva Yoga juga menyoroti upaya Presiden Sukarno yang memulai program transmigrasi sejak tahun 1950, yang telah melahirkan 1567 desa, 466 kecamatan, 116 kabupaten, dan 3 provinsi, yaitu Sulawesi Barat, Papua Selatan, dan Kalimantan Utara.
“Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo dan Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka hadir dalam rapat ini,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa jika dilakukan secara serius dan berkesinambungan, transmigrasi dapat mengubah daerah yang tidak berkembang menjadi desa, kecamatan, kabupaten, dan provinsi yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan bidang lainnya.
“Semangat transmigrasi yang telah ada sejak zaman leluhur nusantara perlu terus dikembangkan melalui komunikasi yang baik dan dukungan dana dari APBD maupun APBN,” tegasnya.
Hal ini penting agar kawasan transmigrasi dapat menjadi area baru yang terbuka untuk investasi, yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
