JAKARTA, Radarjakarta.id — Ledakan kemarahan Wali Kota Jakarta Pusat, Arifin, menjadi sinyal bahaya bagi para pengelola parkir liar yang selama ini memanfaatkan jalan dan trotoar sebagai ladang cuan ilegal. Dalam pernyataan tegasnya, Senin (28/7/2025), Arifin menyebut praktik parkir liar di wilayahnya sudah “tidak bisa ditoleransi lagi” dan mengancam akan menjerat pelakunya dengan pidana.
“Trotoar bukan tempat parkir! Itu milik pejalan kaki, bukan lahan bisnis gelap,” kata Arifin lantang dari ruang RSGB, Kantor Wali Kota Jakarta Pusat.
Parkir Liar Semakin Gila: Badan Jalan Dikuasai, Warga Dirugikan
Parkir liar kini bukan sekadar pelanggaran kecil. Di banyak titik Jakarta Pusat, trotoar dan badan jalan berubah fungsi menjadi lahan parkir dadakan yang dikelola oleh oknum tak bertanggung jawab. Yang membuat geram, saat kendaraan ditindak, para pengelola justru hilang bak ditelan bumi.
“Pengendara sering jadi korban. Mereka parkir tanpa tahu bahwa lahan itu ilegal. Begitu balik, mobil mereka sudah diderek, bannya dikempesi. Tapi yang nyuruh parkir ke mana? Kabur!” tegas Arifin.
Patroli Gabungan dan Seret ke Meja Hijau: Jakpus Tak Main-Main
Tak ingin kecolongan lagi, Pemkot Jakpus menyiapkan operasi besar-besaran. Patroli gabungan bakal dikerahkan secara berkala bersama Polres, Kejaksaan, Satpol PP, Paspampres, Gartap, Dishub, hingga UPT Parkir.
“Ini tidak bisa kerja sendiri-sendiri. Kita akan libatkan semua unsur. Penertiban akan dimulai dari titik-titik rawan yang sudah diidentifikasi,” ucapnya.
Lebih dari itu, Arifin ingin ada efek jera. Ia tengah mendorong penerapan pasal pidana terhadap pengelola parkir liar yang terbukti mengambil keuntungan dari lahan publik tanpa izin.
Bukan Hanya Pengendara, Kini Giliran Pengelola yang Diburu
Selama ini penindakan lebih banyak menyasar pengguna kendaraan. Namun Arifin menilai hal itu tidak adil. “Sudah saatnya kita memburu aktor intelektualnya. Pengelola liar harus bertanggung jawab dan dihukum setimpal,” tandasnya.
Jakarta Pusat Bergerak: Lawan Mafia Parkir, Rebut Kembali Trotoar!
Langkah tegas ini diharapkan menjadi awal dari revolusi tata kelola ruang publik di ibu kota. Warga mendambakan trotoar yang bebas dilalui, jalanan yang tertib, serta pemerintah yang hadir melindungi hak-hak publik dari tangan-tangan gelap.
“Trotoar bukan tempat cari uang. Kita akan rebut kembali ruang publik dari cengkeraman parkir liar!” pungkas Arifin.***
