JAKARTA, Radarjakarta.id — Dunia politik Indonesia kembali bergejolak. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, resmi dijatuhi vonis 3,5 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, dalam kasus suap Komisioner KPU Wahyu Setiawan terkait skandal Harun Masiku. Namun, alih-alih tunduk, PDIP justru menggertak balik.
“Ini bukan sekadar vonis hukum, ini penghinaan terhadap partai dan demokrasi,” tegas Ribka Tjiptaning, Ketua DPP PDIP, sembari menyerukan gerakan Kudatuli Jilid II di depan ratusan massa usai persidangan, Jumat (25/7/2025).
Putusan Kontradiktif: Bersalah, Tapi Tidak Sepenuhnya?
Ketua Majelis Hakim, Rios Rahmanto, menyatakan Hasto terbukti bersalah memberikan suap dalam pengaturan kursi PAW DPR periode 2019-2024. Namun, ironisnya, Hasto tidak dinyatakan bersalah dalam upaya perintangan penyidikan terhadap Harun Masiku bagian yang paling kontroversial dari kasus ini.
Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa KPK yang meminta hukuman 7 tahun penjara dan denda Rp600 juta. Hakim hanya menjatuhkan 3 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp250 juta, dengan subsider 3 bulan kurungan.
“HP yang dituduhkan direndam atau ditenggelamkan ternyata masih ada dan dapat disita KPK,” kata hakim anggota, Sunoto, yang memicu gelombang kritik di media sosial: Bagaimana bisa ponsel basah menjadi bukti yang sah?
Ribka Tjiptaning Bangkitkan Luka Lama: Kudatuli Jilid II Dimulai
Tak terima atas putusan ini, Ribka Tjiptaning menghidupkan kembali roh pemberontakan 27 Juli 1996 (Kudatuli). Dari atas mobil komando, ia berteriak:
“Kita lanjutkan perlawanan! 27 Juli 2025, kita padati Diponegoro 58! Kudatuli Jilid II, setuju?”
Teriakan “Setuju!” menggema dari para simpatisan PDIP, menciptakan suasana nyaris revolusioner. Peristiwa Kudatuli dikenal sebagai salah satu tragedi politik terbesar Orde Baru, dan kini kembali dibangkitkan sebuah sinyal bahwa PDIP merasa dipaksa bertempur, bahkan oleh sistem hukum negara sendiri.
Ledakan Emosi di Internal PDIP: Megawati Diminta Bersikap Tegas
Meski Ketua Umum Megawati Soekarnoputri menyerukan kepatuhan terhadap hukum, suara-suara keras dari kader senior seperti Ribka memicu tanda tanya: Apakah PDIP akan pecah suara? Apakah ini awal dari benturan antara loyalis hukum dan loyalis perlawanan?
Ribka menggugat netralitas sistem hukum Indonesia:
“Kalau hukum sudah jadi alat kekuasaan, kita harus melawan. Hukum hari ini tidak netral. PDIP dikriminalisasi!” tegasnya.
Dunia Internasional Menyaksikan: Pertarungan Hukum atau Pembungkaman Politik?
Pengamat luar negeri mulai menyorot dinamika ini sebagai pertarungan antara demokrasi dan represi tersembunyi. Isu Harun Masiku yang sejak awal penuh misteri hingga kini masih buron ditambah hukuman ringan namun mengundang perlawanan, memunculkan pertanyaan:
Apakah ini pertarungan hukum yang adil, atau penggiringan politik yang halus?
Menuju Krisis Politik Baru?
Dengan ancaman massa berkumpul pada 27 Juli hari bersejarah Kudatuli Indonesia mungkin memasuki babak baru dalam politik jalanan. Polisi dan aparat keamanan kini berada dalam posisi siaga tinggi.***
