JAKARTA, Radarjakarta.id – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan mendapat tugas khusus dari Presiden Prabowo Subianto untuk menangani isu-isu strategis di Papua. Bahkan, Wapres Gibran disebut-sebut kemungkinan besar akan membuka kantor kerja di Papua demi memastikan penanganan masalah dilakukan secara langsung dan intensif.
Hal ini diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, dalam peluncuran Laporan Tahunan Komnas HAM 2024 yang disiarkan secara daring pada Rabu, 2 Juli 2025.
“Besar kemungkinan Wakil Presiden akan memiliki kantor di Papua dalam rangka menjalankan penugasan khusus dari Presiden,” kata Yusril.
Penugasan tersebut, lanjut Yusril, akan dituangkan secara resmi dalam bentuk Keputusan Presiden (Keppres). Fokus utama Gibran mencakup percepatan pembangunan serta penanganan berbagai persoalan hak asasi manusia di Papua, termasuk pengawasan langsung terhadap kinerja aparat.
Yusril menegaskan bahwa langkah ini merupakan bukti nyata komitmen pemerintahan Prabowo-Gibran dalam menyelesaikan permasalahan Papua secara menyeluruh.
“Bahkan mungkin ada juga kantornya Wakil Presiden untuk bekerja dari Papua menangani masalah ini,” imbuhnya.
Di saat yang sama, Yusril juga menyoroti keputusan Presiden Prabowo menunjuk Natalius Pigai sebagai Menteri HAM. Ia menilai penunjukan tokoh asal Papua sekaligus aktivis HAM tersebut sebagai langkah strategis dan penuh pertimbangan geopolitik.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menambahkan bahwa peran Wakil Presiden dalam percepatan pembangunan Papua sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Papua.
“Itu memang sudah ada dalam UU Otsus. Wapres ditetapkan sebagai ketua percepatan Otsus Papua. Dulu Pak Ma’ruf Amin juga memimpin, dan sudah beberapa kali rapat,” jelas Tito, saat ditemui di Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (8/7/2025).
Berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otsus Papua, badan khusus percepatan pembangunan Papua juga melibatkan sejumlah menteri, termasuk Menteri Dalam Negeri, Menteri PPN/Bappenas, dan Menteri Keuangan.
Langkah penugasan langsung kepada Gibran ini menandai pendekatan baru dalam menyelesaikan persoalan Papua dengan menghadirkan pusat kendali pemerintahan di wilayah yang selama ini menjadi perhatian nasional.***
