YOGYAKARTA, Radarjakarta.id – Kembali menjadi panggung komitmen nasional dalam mendorong pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, menyerukan pentingnya membangun masa depan bangsa dengan memperhatikan aspek budaya dan sosial dalam upaya melindungi dan memberdayakan perempuan dan anak pilar penting menuju Indonesia Emas 2045.
Dalam momen istimewa peringatan Hadeging Kadipaten Pakualaman ke-213, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi menekankan pentingnya pembangunan sumber daya manusia, terutama perempuan dan anak, melalui pendekatan yang sensitif terhadap budaya dan sosial masyarakat.
“Langkah ini diyakini mampu meningkatkan kesadaran publik akan hak-hak kelompok rentan sekaligus membangun kolaborasi kuat lintas elemen masyarakat demi terwujudnya Indonesia Emas 2045 yang berkeadilan dan bebas dari kekerasan,” sambungnya.
Menteri PPPA menuturkan, Melampah Guyub, atau berjalan bersama yang kita lakukan pagi ini, bukan hanya simbol kebersamaan. Ini adalah bentuk nyata dari sinergi antara pemimpin dan masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan perempuan dan anak.
“Lebih dari itu, kegiatan ini menjadi media pengenalan nilai-nilai budaya luhur kepada generasi muda kita,” ujar Menteri Arifah Fauzi saat memberikan sambutan dalam perayaan yang digelar di Yogyakarta, Sabtu (22/6/2025).
Dalam rangkaian acara bertema Dharma Mulyarja, Kementerian PPPA juga menyelenggarakan edukasi publik terkait gizi balita serta sosialisasi pentingnya kesehatan ibu hamil, menandakan komitmen pemerintah dalam menciptakan generasi masa depan yang sehat dan kuat sejak dalam kandungan.
“Investasi terbaik bangsa bukan hanya pada infrastruktur, tapi pada manusianya terutama perempuan yang berpikiran maju dan anak-anak yang hidup dalam lingkungan aman, nyaman, dan penuh cinta. Jika keluarga menjadi ekosistem yang sehat, maka masa depan bangsa pun terjamin,” lanjutnya.
Berdasarkan data terbaru dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPPA) per 12 Juni 2025, tercatat sebanyak 11.850 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, dengan mayoritas terjadi di lingkungan rumah tangga.
Fakta ini menggarisbawahi urgensi membangun ketahanan keluarga dengan pendekatan sosial dan budaya yang holistik.
Menteri PPPA menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor perlu menjadi ujung tombak pembangunan responsif gender. Penguatan nilai-nilai keguyuban, pemberdayaan komunitas lokal, serta kepemimpinan berbasis budaya akan menjadi pilar utama dalam menciptakan ekosistem yang ramah perempuan dan layak anak.
“Budaya bukan sekadar warisan, melainkan sumber daya yang harus dihidupkan kembali untuk menjawab tantangan zaman. Jika kita bisa menyatukan kearifan lokal dengan kebijakan modern, maka visi Indonesia Emas 2045 bukan sekadar mimpi, tetapi keniscayaan,” pungkas Menteri PPPA falam siaran resminya hari ini. | Guffe*
