RADAR JAKARTA | JAKARTA – Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menuai sorotan. Ketua Umum DPP Gerakan Cinta Rakyat (Gencar) Indonesia, Charma Afrianto, menilai penanganan kasus dugaan korupsi dana Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI) oleh KPK berjalan lamban dan tidak transparan.
Dalam pernyataannya kepada media di Jakarta, Rabu (14/5/2025), Charma menyampaikan kekecewaannya terhadap kinerja lembaga antirasuah tersebut. Ia menilai KPK tidak menunjukkan kemajuan berarti dalam mengungkap kasus besar, termasuk dugaan korupsi dana CSR BI yang ditengarai melibatkan sejumlah anggota DPR RI.
“Kami menilai KPK tak lagi tajam dalam menangani kasus-kasus besar. Penanganan kasus CSR BI contohnya, sampai hari ini belum ada kejelasan, padahal indikasi korupsi dan pelanggaran administrasi sudah cukup jelas,” ujar Charma.
Menurutnya, kasus tersebut menyeret inisial FA, anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi NasDem yang disebut-sebut berperan penting dalam meredam proses penyelidikan. Gencar menduga, proses hukum dalam kasus ini sengaja diperlambat hingga akhirnya menguap.
“Kami menduga ada upaya pengamanan kasus ini. Sangat disayangkan jika benar ada intervensi atau permainan dalam proses penegakan hukum,” lanjut Charma.
Atas dasar itu, Gencar secara tegas meminta agar DPR RI dan Presiden melakukan evaluasi menyeluruh terhadap KPK. Bila perlu, menurut Charma, penanganan kasus CSR BI segera dialihkan ke Kejaksaan Agung.
“Sudah saatnya Kejaksaan Agung turun tangan. Ini menyangkut kepercayaan publik terhadap proses hukum dan penyelamatan uang negara,” tegasnya.
Charma juga menyoroti besarnya anggaran negara yang digunakan untuk mendukung operasional KPK. Namun menurutnya, hal itu belum berbanding lurus dengan hasil dan kinerja dalam menangani kasus besar.
“Triliunan dana rakyat seharusnya bisa diselamatkan jika penegakan hukum berjalan tegas. Sayangnya, masyarakat justru kehilangan kepercayaan karena KPK terkesan tumpul terhadap kasus yang menyentuh kekuasaan,” pungkasnya. (*)
