RADAR JAKARTA| Jabar – Kontroversi terkait pembentukan Satgas Antipremanisme yang dipimpin oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, kini semakin memanas. Kisruh ini tak hanya melibatkan pemerintah daerah, tetapi juga melibatkan organisasi masyarakat (ormas), terutama GRIB Jaya, yang merasa terpojok akibat pernyataan Dedi Mulyadi. Kini, ketua umum GRIB Jaya, Hercules Rosario de Marshall, turut angkat suara dengan mengeluarkan ultimatum yang dilayangkan melalui pengacara, Razman Nasution.
Ultimatum ini pertama kali disampaikan oleh Razman saat mendampingi Ketua DPD GRIB Jaya Sumut, Samsul Tarigan, dalam jumpa pers di Medan pada Selasa (22/4/2025). Dalam pernyataan yang mengguncang, Razman menegaskan bahwa pihak GRIB Jaya tidak akan tinggal diam dan meminta Dedi Mulyadi untuk menghentikan gangguan terhadap ormas.
“Jangan Ganggu Kami!” Tegas GRIB Jaya
“Kang Dedi, pesan ketua umum kami jelas: kami tidak pernah ganggu Anda, dan kami juga tidak mengganggu ormas lain. Jadi, jangan ganggu kami!” ujar Razman dengan tegas, mengingatkan Gubernur Dedi Mulyadi untuk tidak memperburuk keadaan.
Razman juga menjelaskan bahwa ultimatum ini diberikan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya kekacauan yang bisa dipicu oleh pernyataan-pernyataan Dedi yang dinilai mencederai ormas. “Ini murni peringatan agar tidak terjadi konflik yang dipicu oleh ucapan Anda,” tambahnya.
Lebih lanjut, Razman mengungkapkan bahwa GRIB Jaya sangat menghargai proses hukum yang ada, dan jika ada anggota ormas yang melanggar hukum, mereka sepenuhnya menyerahkan penanganannya kepada pihak kepolisian tanpa intervensi. Namun, yang menjadi persoalan adalah pernyataan Dedi yang dianggap sangat sinis dan melampaui batas kewenangan sebagai seorang pejabat publik.
GRIB Jaya Angkat Bicara: Klarifikasi Terkait Tuduhan Premanisme
Seiring berjalannya waktu, pernyataan Dedi Mulyadi tentang pembentukan Satgas Antipremanisme di Jawa Barat membuat GRIB Jaya merasa dituding secara negatif. Razman menegaskan bahwa tuduhan yang beredar mengenai keterlibatan ormas GRIB Jaya dalam aktivitas premanisme sangat merugikan nama baik mereka. “Kami hadir di Medan untuk meluruskan dan meng-counter informasi yang menyudutkan ormas kami, yang sepertinya mengarah pada GRIB Jaya,” tegas Razman.
Dedi Mulyadi sendiri tidak terpengaruh dengan kritik tersebut, dengan menyatakan bahwa dirinya lebih memilih untuk fokus pada tugasnya sebagai Gubernur yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah rakyat Jawa Barat. “Rakyat Jawa Barat itu banyak. Tugas saya hari ini adalah bekerja untuk rakyat,” ujarnya.
Dukungan dari GRIB Jaya terhadap Gubernur
Meski terjadi ketegangan, ada juga suara yang mendukung Gubernur Dedi Mulyadi, seperti yang disampaikan oleh Zulfikar dari DPD GRIB Jaya Jawa Barat. Ia menegaskan bahwa GRIB Jaya tetap mendukung Dedi Mulyadi sebagai Gubernur, terutama dalam upayanya memberantas premanisme di Jawa Barat. Zulfikar juga meminta agar Dedi Mulyadi merangkul semua ormas dan LSM yang ada di wilayahnya untuk bersama-sama mendukung kebijakan tersebut.
“Pak Gubernur, kami mendukung Anda. Rangkul semua organisasi kemasyarakatan dan LSM di Jawa Barat. Mereka juga bagian dari rakyat Anda,” ujar Zulfikar, mengingatkan pentingnya sinergi antara pemerintah dan ormas untuk mencapai tujuan bersama.
Peringatan Keras dan Seruan Damai
Polemik yang berawal dari pernyataan Dedi Mulyadi terkait pembentukan Satgas Antipremanisme ini telah menarik perhatian luas, dengan pro dan kontra yang memanaskan suasana. Terlepas dari ketegangan yang terjadi, banyak pihak yang berharap agar masalah ini dapat diselesaikan secara damai dan profesional, tanpa ada pihak yang dirugikan.
Apakah Dedi Mulyadi akan merespons ultimatum tersebut, atau justru semakin mempertegas posisinya dalam upaya pemberantasan premanisme? Hanya waktu yang akan menjawab. Namun, satu hal yang pasti, kisruh ini mencerminkan betapa pentingnya komunikasi yang baik antara pemerintah dan ormas dalam menjaga kedamaian dan keadilan di masyarakat. | Hans*
