RADAR JAKARTA|Jakarta – Mantan Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), mengungkap dugaan skandal korupsi besar-besaran di tubuh PT Pertamina (Persero) dan anak perusahaannya. Dalam sebuah pernyataan yang mengejutkan, Ahok menuding adanya keterlibatan oknum Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kementerian BUMN, hingga mantan petinggi Telkom dalam dugaan penyimpangan tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018-2023.
Ahok Soroti Permainan “Diam-Diam” di Pertamina
Dalam acara peluncuran buku Makanya, Mikir! di Ganara Art FX Sudirman, Jakarta, Ahok secara blak-blakan menyampaikan kekhawatirannya terkait praktik korupsi yang masih marak di tubuh Pertamina. Ia menyoroti dugaan penyimpangan dalam pengadaan zat aditif, yang menurutnya dikendalikan oleh oknum-oknum kuat di balik layar.
Ahok menduga bahwa kasus ini bukan hanya melibatkan Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan, tetapi juga sejumlah pihak lain di dalam dan di luar Pertamina. Ia mengungkap bahwa Riva, yang pernah menjabat di Pertamina Energy Trading Ltd (Petral), tetap memiliki pengaruh meskipun Petral telah dibubarkan oleh Presiden Joko Widodo pada 2015.
“Bubarin Petral pun cuma main-main, bohong doang. Orangnya masih sama,” ujar Ahok.
Kerugian Negara Rp193,7 Triliun, Oknum BPK Diduga Terlibat
Dalam wawancara dengan Narasi Newsroom pada Jumat (28/2/2025), Ahok menegaskan bahwa dugaan korupsi ini merugikan negara hingga Rp193,7 triliun. Ia mencurigai keterlibatan oknum BPK dalam “mengamankan” skema pengadaan yang tidak sah.
“Mana mungkin Riva Siahaan dan yang lain bisa main sendiri? Saya pikir ada oknum BPK yang terlibat, mereka juga yang melakukan audit,” tegasnya.
Menurutnya, pengadaan zat aditif dilakukan melalui proses tender yang tidak sah, dan ada tekanan kepada pejabat di Pertamina untuk menyetujuinya. Ahok bahkan menyoroti bagaimana satu mantan direktur Pertamina Patra Niaga dipecat karena menolak menandatangani pengadaan tersebut.
Kejaksaan Agung Tetapkan 9 Tersangka
Seiring dengan mencuatnya skandal ini, Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan sembilan tersangka, yang terdiri dari enam pegawai Pertamina dan tiga pihak swasta. Berikut daftar nama mereka:
Pegawai Pertamina:
1. Riva Siahaan – Dirut PT Pertamina Patra Niaga
2. Sani Dinar Saifuddin – Direktur Optimasi Feedstock dan Produk PT Kilang Pertamina Internasional
3. Agus Purwono – Vice President (VP) Feedstock PT Kilang Pertamina Internasional
4. Yoki Firnandi – Dirut PT Pertamina International Shipping
5. Maya Kusmaya – Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga
6. Edward Corne – VP Trading Operation PT Pertamina Patra Niaga
Pihak Swasta:
7. Muhammad Keery Andrianto Riza – Beneficiary Owner PT Navigator Khatulistiwa
8. Dimas Werhaspati – Komisaris PT Khatulistiwa dan PT Jenggala Maritim
9. Gading Ramadan Joede – Komisaris PT Jenggala Maritim dan PT Orbit Terminal Merak
Para tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 juncto Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Ahok Siap Diperiksa Kejagung
Terkait penyelidikan yang tengah berjalan, Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Abdul Qohar, menegaskan bahwa siapa pun yang terlibat dalam kasus ini akan dipanggil untuk dimintai keterangan, termasuk Ahok.
Menanggapi hal tersebut, Ahok dengan tegas menyatakan kesiapannya untuk diperiksa.
“Saya senang jika dimintai keterangan,” ujarnya pada Kamis (27/2/2025).
Solusi Ahok: Transparansi dan Modernisasi Kilang
Untuk mencegah korupsi serupa terjadi di masa depan, Ahok mengusulkan agar seluruh proses pengadaan di Pertamina dilaporkan secara transparan melalui situs Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya modernisasi kilang minyak Pertamina, yang menurutnya sudah tidak efisien dalam mengolah minyak mentah.
“Kalau harga kilang Pertamina dijadikan patokan e-katalog, mafia tidak bisa bermain lagi,” tegasnya.
Kesimpulan
Pernyataan Ahok mengenai dugaan skandal korupsi di Pertamina semakin memperkuat indikasi bahwa ada permainan besar yang melibatkan banyak pihak berpengaruh. Dengan Kejagung yang sudah mulai mengusut kasus ini, publik kini menanti langkah selanjutnya: akankah kasus ini benar-benar dibongkar hingga ke akar, atau justru berakhir seperti skandal-skandal sebelumnya? ***
