Radarjakarta.id | MEDAN – Puluhan Anggota dewan sembunyi, takut jumpai mahasiswa di ruang Rapat Paripurna. Beberapa organisasi dikabarkan akan melakukan aksi lanjutan jelang tahun baru 2025 dengan massa lebih besar.
Protes keras dilakukan ratusan mahasiswa yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Sumatera Utara. Mahasiswa menguasai dan menduduki ruang rapat DPRD Sumut sebagai bentuk protes kenaikan PPN 12 Persen, Senin (30/12/2024).
Kordinator Aksi yang juga Presiden Mahasiswa UINSU, Khairul mengatakan ada beberapa tuntutan yakni mendesak Presiden Republik Indonesia untuk segera membatalkan kebijakan kenaikan PPN 12 persen demi melindungi kepentingan masyarakat kecil dan mendukung pemulihan.
“Kami meminta pemerintah untuk melakukan pengkajian ulang melalui proses yang transparan, ekonomi nasional dan melihatkan berbagai pemangku kepentingan guna memastikan kebijakan pajak yang berkeadilan dan tidak memberatkan rakyat kalau tuntutan kami tidak diindahkan kami akan bermalam disini, sampai tuntutan kami benar-benar disetujui oleh pihak DPRD Sumut,” ucapnya.
Terpisah, Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Fisip USU, Muflih Ahmad Syahqi diwawancarai, bakal ada pembahasan terkait aksi protes kenaikan PPN 12 persen. Kemungkinan konsolidasi HMI aksi akan dilakukan.
“Rencananya akan melakukan aksi di malam baru. Untuk PPN 12 persen ini saya melihat, apa yang disampaikan menteri terkait untuk keadilan serta asas gotong royong yang ingin diwujudkan demi kesehatan APBN, namun jikalau saya selami lebih dalam ini kebijakan yang terkesan instan, tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat menengah ke bawah. Banyak anggaran dari APBN digunakan untuk kepentingan dinas para pejabat, kucuran dana APBN terlalu besar untuk pelayanan pejabat,” katanya.
Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sumut, Paulus Gulo menegaskan bahwa GMNI Sumut menolak keras kenaikan PPN 12 persen. Dia menilai kebijakan penyedotan pajak dari rakyat akan memberatkan, ditambah faktor kondisi ekonomi nasional yang sedang sulit.
| Al Pane*
