Radarjakarta.id | JAKARTA – Kisruh perebutan kursi ketua umum (Ketum) Palang Merah Indonesia (PMI) antara Jusuf Kalla (JK) dan Agung Laksono semakin panas.
Pasalnya, JK dan Agung Laksono sama-sama terpilih sebagai Ketua Umum PMI periode 2024-2029 berdasarkan dua musyawarah nasional (munas) yang berbeda.
JK terpilih sebagai ketua umum dalam munas yang digelar di Hotel Sahid, Jakarta pada Minggu (8/12/2024).
Sementara itu, Agung ditetapkan menjadi Ketua Umum PMI versi munas tandingan di Hotel Sultan, Jakarta pada hari yang sama.
Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago menyayangkan dengan sikap keduanya.
Irma mengatakan seharusnya JK dan Agung Laksono merasa malu karena sedang memperebutkan kursi Ketum PMI yang merupakan lembaga nonprofit.
“Malu kan, tokoh-tokoh besar seperti beliau-beliau rebutan. Publik makin curiga, ada apa di PMI kok direbutin? Lagi pula harus ada penyegaran agar PMI dapat dikelola lebih profesional meskipun PMI adalah institusi nonprofit oriented,” kata Irma, kepada awak media, Selasa (10/12/2024)
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno turun memberikan tanggapan.
Pratikno mengatakan, masalah legalitas kepengurusan PMI bukan urusan lembaganya. Masalah legalitas urusan Kementerian Hukum.
“Itu bukan urusan kami, kalo urusan legalitas kepengurusan urusan Kumham (Kementerian Hukum),” kata Pratikno di Jakarta, Selasa, 10 Desember 2024.
Pratikno mengatakan, pemerintah selama ini sangat terbantu dengan kehadiran PMI. Pemerintah ingin terus berkerja sama dengan PMI. Karena itu, kata Pratikno, pemerintah ingin PMI solid. ***
