JEMBER, Radarjakarta.id – Gelombang krisis elpiji 3 kilogram kian terasa nyata dan menghantam kehidupan masyarakat bawah. Di sejumlah daerah di Jawa Timur, warga kini dipaksa beradaptasi dengan kondisi darurat kembali ke cara lama: memasak dengan kayu bakar.
Di Desa Sidomekar, Kecamatan Semboro, Jember, pemandangan dapur tradisional kembali hidup. Asap dari tungku kayu mengepul setiap hari, menjadi simbol keterpaksaan akibat langkanya gas bersubsidi.
Subatin, salah satu warga, mengaku sudah beralih menggunakan kayu bakar sejak Ramadan lalu. Bukan tanpa alasan—elpiji 3 kg sulit ditemukan, dan kalaupun ada, harganya melonjak drastis hingga mencapai Rp30 ribu per tabung.
“Kalau dapat gas, saya simpan untuk keadaan darurat saja. Sehari-hari pakai kayu,” ungkapnya.
Fenomena ini bukan hanya terjadi di Jember. Di Kabupaten Tuban, situasinya tak kalah memanas. Antrean panjang warga di pangkalan gas menjadi pemandangan rutin dalam sepekan terakhir. Di kawasan Kota Ronggolawe, warga bahkan harus rela mengular berjam-jam demi mendapatkan jatah gas bersubsidi.
Kondisi ini memicu kekhawatiran luas dan mendorong aparat turun tangan. Kepolisian bersama pihak terkait melakukan pengawasan ketat untuk memastikan distribusi berjalan sesuai aturan dan bebas dari praktik curang.
Kasatreskrim Polres Tuban, AKP Bobby Wirawan Wicaksono Elsam, menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan pemantauan intensif.
“Sejauh ini belum ditemukan penimbunan atau pelanggaran. Tapi pengawasan akan terus kami tingkatkan,” ujarnya.
Tak hanya itu, pengecekan juga dilakukan terhadap harga eceran tertinggi (HET) dan kualitas isi tabung, guna mengantisipasi praktik oplosan yang merugikan masyarakat.
Di sisi lain, Pertamina memastikan stok dalam kondisi aman. Namun, kebijakan pembatasan distribusi menjadi faktor yang memicu kelangkaan di tingkat bawah. Saat ini, penyaluran LPG 3 kg diprioritaskan untuk rumah tangga dan pelaku usaha mikro, sementara pengecer mengalami pembatasan.
Kebijakan ini, meski bertujuan tepat sasaran, justru memicu efek domino di lapangan akses menjadi lebih sulit, distribusi tersendat, dan harga melambung.
Warga pun berharap pemerintah tidak tinggal diam. Mereka mendesak pengawasan distribusi diperketat dan ketersediaan elpiji dijamin stabil agar krisis tidak semakin meluas.|Harno*
