PEKANBARU, Radarjakarta.id — Provinsi Riau kembali diguncang kabar menghebohkan. Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) spektakuler yang menyeret langsung Gubernur Riau Abdul Wahid dan Kepala Dinas PUPR-PKPP Riau, Muhammad Arif Setiawan, Senin (3/11/2025) sore. Penangkapan itu berlangsung dramatis di lantai 8 Kantor Dinas PUPR-PKPP Riau, Jalan SM Amin, Kota Pekanbaru.
Sekitar pukul 17.45 WIB, suasana kantor mendadak tegang ketika sejumlah petugas KPK berpakaian sipil muncul di lokasi. Mereka menggiring Arif keluar dari lift basement, langsung menuju mobil hitam yang telah siaga di area parkir. Menariknya, sebelum dibawa pergi, Arif sempat tersenyum dan mengacungkan jempol ke arah wartawan, sambil berkata singkat, “Tidak ada, aman.”
Dalam operasi senyap tersebut, total 10 orang berhasil diamankan, termasuk Gubernur Abdul Wahid. Menurut Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, OTT ini kuat dugaan terkait suap pengadaan proyek strategis di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Riau. “Pihak-pihak yang diamankan merupakan penyelenggara negara. Saat ini mereka sedang diperiksa intensif di Riau,” jelas Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
KPK juga menemukan barang bukti berupa sejumlah uang tunai, meski hingga kini nominal pastinya belum diumumkan. “Tentunya ada sejumlah uang juga, nanti kami akan update,” tegas Budi. Barang bukti itu diduga merupakan hasil transaksi suap proyek bernilai besar yang sedang digarap di lingkungan Pemprov Riau.
Seluruh pihak yang diamankan rencananya akan diboyong ke Jakarta, Selasa (4/11), untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Gedung Merah Putih KPK. Lembaga antirasuah itu memiliki waktu 1×24 jam untuk menetapkan status hukum mereka—apakah akan menjadi tersangka atau masih sebatas saksi dalam kasus tersebut.
Sementara itu, di Pekanbaru, suasana kantor dinas tampak lengang dan penuh bisik-bisik pegawai. Publik Riau kini menantikan kejelasan kasus yang disebut-sebut bisa menjadi skandal korupsi terbesar di Riau dalam lima tahun terakhir.
KPK belum membeberkan secara detail konstruksi perkara. Namun, sumber internal menyebut, operasi ini telah disiapkan cukup lama setelah tim penyidik mengendus adanya aliran uang proyek fiktif dan fee proyek dari rekanan kontraktor kepada pejabat Pemprov Riau. “Tim masih bergerak di lapangan. Semua temuan akan kami sampaikan setelah proses awal selesai,” pungkas Budi.|Santi Sinaga*
