JAKARTA, Radarjakarta.id – Pasca kerusuhan yang meletus akibat aksi unjuk rasa di beberapa titik ibu kota, Indonesia Traffic Watch (ITW) mendesak pemerintah, khususnya Pemprov DKI Jakarta, untuk segera menyediakan “Panggung Demokrasi” sebuah ruang publik khusus bagi masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi tanpa harus memblokir jalan atau merusak fasilitas umum.
Ketua Presidium ITW Edison Siahaan menegaskan, peristiwa .kerusuhan terakhir harus dijadikan alarm keras bagi pemerintah agar segera mengambil langkah nyata menciptakan demokrasi yang aman, tertib, dan produktif.
“Kerusuhan kemarin jangan hanya disesali. Ini momentum bagi pemerintah untuk menyiapkan ‘panggung demokrasi’ agar masyarakat bisa menyuarakan aspirasi tanpa mengganggu ketertiban umum,” tegas Edison, Kamis (16/10).
Menurutnya, konsep “panggung demokrasi” bukan sekadar tempat berkumpul, tetapi juga wadah dialog langsung antara masyarakat, pemerintah, dan pihak-pihak terkait yang menjadi sasaran tuntutan dalam aksi unjuk rasa. Dengan demikian, penyampaian pendapat bisa berlangsung transparan, aman, dan bermartabat.
“Kalau sudah ada ruang resmi, tak ada alasan lagi unjuk rasa menutup jalan, membakar ban, atau memacetkan kota,” tambahnya.
ITW menilai, aksi unras yang kerap berujung ricuh bukan hanya merugikan pelaku usaha dan pengguna jalan, tetapi juga mencoreng wajah demokrasi Indonesia.
“Rakyat ingin aspirasi tersampaikan, bukan melihat kerusuhan atau merasakan macet berjam-jam. Panggung demokrasi akan jadi solusi nyata untuk itu,” ujar Edison.
Lebih jauh, ITW mendesak agar lokasi “panggung demokrasi” segera ditentukan bisa di kawasan yang strategis namun tidak mengganggu mobilitas warga.
“Kalau di luar negeri bisa, kenapa kita tidak? Aksi damai tetap bisa dilakukan tanpa merusak. Ini wujud demokrasi modern,” pungkasnya.
ITW yakin, dengan langkah konkret pemerintah, unjuk rasa akan berubah menjadi dialog produktif, bukan arena bentrok dan perusakan fasilitas umum.
| Titik*
