JAKARTA, Radarjakarta.id – Polemik mengenai keaslian ijazah mantan Presiden Joko Widodo sebaiknya diakhiri dengan langkah terbuka dan elegan. Sebagai tokoh publik sekaligus mantan kepala negara, Jokowi memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap integritas kepemimpinan nasional.
Perlu ditegaskan, tidak ada persoalan hukum dalam masalah ijazah ini selain laporan yang dibuat oleh Joko Widodo sendiri. Dengan demikian, langkah mencabut laporan tersebut justru akan menunjukkan kebesaran jiwa dan memperkuat posisi moral beliau di mata publik.
Pencabutan laporan pencemaran nama baik di Polda Metro Jaya akan menjadi sinyal kedewasaan politik dan sikap kenegarawanan, sekaligus menurunkan tensi perdebatan yang justru memperkeruh ruang publik. Lebih dari itu, memperlihatkan ijazah asli kepada publik secara transparan akan menutup ruang spekulasi dan memastikan bahwa polemik ini tidak terus dijadikan komoditas politik.
Perlu disadari, laporan Joko Widodo ini juga berimplikasi terhadap citra kepolisian. Di satu sisi, Polri dituntut menegakkan hukum tanpa pandang bulu; namun di sisi lain, posisi pelapor adalah seorang mantan presiden yang masih memiliki pengaruh politik dan simbolik yang besar. Situasi ini menempatkan Polri dalam keadaan sulit — antara profesionalisme penegakan hukum dan persepsi publik yang menilai keberpihakannya.
Dalam konteks ini, Polri harus menempatkan fungsi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) sebagai prioritas utama dibanding penegakan hukum yang berpotensi memperlebar ketegangan sosial.
Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo harus berani mengambil inisiatif untuk menyelesaikan persoalan ini demi mencegah polarisasi dan kegaduhan yang kontraproduktif bagi kepentingan nasional.
Di sisi lain, Roy Suryo-Rismon, dr Tifa dan sejumlah pihak sebenarnya telah menutup perdebatan ini melalui penerbitan buku “Jokowi’s White Paper” yang dipandang sebagai bagian dari upaya penelitian ilmiah dalam ruang demokrasi, dan apabila Presiden Joko Widodo memandang perlu untuk memberikan klarifikasi, maka jalan yang sama dapat ditempuh — melalui pendekatan yang sama, terbuka, dan argumentatif — bukan lewat proses hukum yang justru memperuncing perbedaan pandangan.
Langkah Jokowi untuk mencabut laporan dan memperlihatkan ijazah aslinya akan menjadi langkah berani sekaligus menenangkan. Ia bukan hanya menegaskan integritas pribadi, tetapi juga membantu menjaga marwah lembaga kepolisian serta menegakkan tradisi keterbukaan dan akuntabilitas di ruang demokrasi.|Bemby
