JAKARTA, Radarjakarta.id – R. Haidar Alwi, pendiri Haidar Alwi Care dan Haidar Alwi Institute, menilai bahwa keseimbangan kekuasaan di Indonesia hanya akan kokoh jika Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) bekerja dalam satu kesadaran hukum di bawah kendali sipil.
Menurut Haidar Alwi, Supremasi sipil bukan konsep akademik, melainkan sistem moral yang memastikan kekuasaan tidak pernah lebih tinggi dari keadilan.
“Negara ini tidak akan pernah maju bila alat keamanannya saling mengukur pengaruh. Supremasi sipil tegak hanya jika kekuatan keras tunduk pada hukum, dan hukum dijalankan dengan hati nurani. TNI dan Polri adalah dua sayap negara, dan bangsa ini akan terbang tinggi hanya jika keduanya mengepakkan sayap ke arah yang sama,” ujar Haidar.
Selama dua dekade reformasi, hubungan antara TNI dan Polri mengalami transformasi signifikan. Pemisahan keduanya melalui TAP MPR Nomor VI dan VII Tahun 2000 membuka babak baru bagi demokrasi Indonesia, di mana kekuatan pertahanan dan keamanan tidak lagi berada di satu payung institusi, melainkan diarahkan untuk saling melengkapi di bawah hukum. Namun, Haidar Alwi mengingatkan bahwa pemisahan struktural tanpa kesadaran fungsional hanyalah menciptakan jarak, bukan kemajuan.
Kolaborasi Menjadi Fondasi Supremasi Sipil
Dalam pandangan Haidar Alwi, reformasi keamanan akan kehilangan makna jika TNI dan Polri tidak berjalan dalam satu visi kebangsaan. Kolaborasi keduanya adalah fondasi dari supremasi sipil, karena negara hanya bisa adil bila alat kekuasaannya bersatu di bawah hukum. Kolaborasi bukan sekadar koordinasi administratif, melainkan kesepahaman moral tentang peran negara dalam melindungi rakyat.
Data Kemenko Polhukam tahun 2024 mencatat lebih dari seratus nota kesepahaman antara TNI dan Polri dalam berbagai bidang strategis seperti keamanan maritim, penanggulangan terorisme, dan operasi kemanusiaan. Bagi Haidar Alwi, ini bukan sekadar dokumen formal, tetapi bukti bahwa paradigma kerja baru telah tumbuh di tubuh aparat: dari rivalitas menuju kemitraan. Kolaborasi semacam ini, katanya, mempercepat respons terhadap krisis dan memperkuat kepercayaan rakyat terhadap negara.
“Kolaborasi bukan simbol seremoni, tapi tanda bahwa aparat sudah dewasa dalam demokrasi. Ketika TNI menjaga perbatasan dan Polri menjaga ketertiban, keduanya sedang menjaga satu hal yang sama: rasa aman rakyat. Supremasi sipil bukan menurunkan wibawa aparat, tapi mengangkat martabat hukum agar lebih tinggi dari semua pangkat dan jabatan,” tegas Haidar Alwi.
Kehadiran kolaborasi juga mencerminkan kematangan sistem kenegaraan. Hubungan antarlembaga harus bergerak dari loyalitas struktural ke loyalitas konstitusional, dari sekadar menjalankan perintah ke membangun kesadaran hukum. Itulah bentuk tertinggi dari profesionalisme yang dicita-citakan sejak reformasi.
