RADAR JAKARTA | Jakarta – Koordinator Forum Gerak Pemuda (FGP), Fikri Fahrudin, menyoroti dugaan pengaruh asing dalam aksi unjuk rasa di Indonesia.
Menurutnya, keterlibatan organisasi luar negeri dalam mendanai aksi-aksi tersebut dapat menimbulkan ketidakstabilan dan perlu segera disikapi oleh pemerintah.
FGP memperoleh informasi terkait Open Society Foundation (OSF), organisasi asal Amerika Serikat, serta mitranya di Indonesia, Yayasan Kurawal, yang diduga menyalurkan dana bagi kelompok masyarakat sipil guna mendukung aksi demonstrasi. Selasa lalu, 20 Maret 2025.
Dana ini tidak hanya disalurkan tahun ini, tetapi juga sejak 2019, dengan jumlah yang mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah, memungkinkan demonstrasi berskala nasional dan serentak.
Berdasarkan data yang dihimpun, OSF beroperasi di Indonesia melalui Yayasan Kurawal dengan dana sebesar USD 3,2 juta untuk periode 2023-2026. Selain itu, OSF disebut memiliki jejaring dengan berbagai LSM di Indonesia pada periode pendanaan 2019-2023, di antaranya Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara, YLBHI, The Conversation Indonesia, UKK PPM Asia Research Centre UI, Indonesia Judicial Research Society (IJRS), PBHI, Trend Asia, KontraS, Aksi Keadilan Indonesia, PT. Celios Riset Pratama, Love Frankie Ltd, Sindikasi Pemilu dan Demokrasi, Transparency International Indonesia (TII), Voice of Indonesia, Yayasan Masyarakat Mandiri Film Indonesia (YMMFI), Yayasan Panna/Foto Institute, CEDAR, dan ELSAM.
Menurut Fikri Fahrudin, keterlibatan pihak asing dalam aksi unjuk rasa berpotensi menjadi provokator dan pemecah belah bangsa, sehingga perlu dilakukan evaluasi serius. Ia menilai hal ini dapat berdampak negatif terhadap stabilitas negara.
Oleh karena itu, FGP mengajukan dua tuntutan utama kepada pemerintah:
- Mendesak Menteri Keuangan untuk mengaudit dan menghentikan aliran dana asing bagi LSM/NGO yang dianggap menciptakan kegaduhan dan menghambat kinerja pemerintah.
- Meminta Menteri Hukum dan HAM untuk mencabut legalitas LSM/NGO berafiliasi asing yang dinilai berkontribusi pada instabilitas nasional.
FGP berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret guna mengatasi permasalahan ini dan memastikan stabilitas negara tetap terjaga.
