RADAR JAKARTA|Jakarta – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kembali anjlok setelah pengumuman daftar pengurus Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara. Pada pembukaan perdagangan Senin (24/3/2025), IHSG dibuka melemah ke level 6.242. Hingga penutupan, IHSG terjun ke level 6.161,22, turun 96,96 poin atau 1,55 persen.
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menilai pelemahan IHSG dipicu oleh rencana percepatan inbreng saham BUMN ke Danantara. Inbreng sendiri merupakan penyetoran saham dalam bentuk selain uang dari satu pihak ke pihak lain.
“Salah satunya karena ada upaya mempercepat inbreng saham BUMN. Jika saham BUMN di-inbrengkan ke Danantara, maka dividen yang sebelumnya masuk ke penerimaan negara akan dialihkan ke Danantara. Ini berpotensi mengurangi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP),” ujar Bhima, Senin (24/3/2025).
Selain itu, pekan ini juga dijadwalkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) bank-bank BUMN. Bhima menilai sentimen negatif di pasar akan semakin kuat akibat kebijakan yang diambil pemerintah dalam beberapa waktu terakhir.
Ketidakstabilan Pasar dan Reaksi Investor
Selain inbreng saham BUMN, gejolak pasar juga dipengaruhi oleh berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai mengikis kepercayaan investor. Bhima menyoroti sikap pemerintah yang dinilai kurang responsif terhadap kritik publik serta meningkatnya pengaruh militer dalam sektor ekonomi.
“Salah satu staf komunikasi presiden meremehkan ancaman terhadap media, seperti yang terjadi pada Tempo. Lalu, penolakan publik terhadap RUU TNI yang tetap disahkan juga memicu ketidakstabilan. Ini memperburuk persepsi investor terhadap Indonesia sebagai negara tujuan investasi, baik investasi portofolio maupun investasi langsung,” jelasnya.
Jika tren pelemahan IHSG terus berlanjut, Bhima memperingatkan dampaknya tidak hanya pada pasar saham, tetapi juga pada Foreign Direct Investment (FDI) di sektor infrastruktur, energi, perumahan, dan pertanian.
“Investor di pasar saham saja sudah khawatir dengan kondisi ekonomi Indonesia. Apalagi investor langsung, yang umumnya memiliki horison investasi jangka panjang,” tambahnya.
Saham Perbankan Terkoreksi, Rupiah Tertekan
Sektor perbankan turut terdampak sentimen negatif. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk masih mampu bertahan di zona hijau dengan kenaikan 1,13 persen ke level 4.460 per lembar saham. Namun, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) mengalami koreksi. Saham BNI turun 1,33 persen ke level 3.720 per lembar, sementara BRI merosot 2,43 persen ke 3.610 per lembar saham.
Di pasar valuta asing, nilai tukar rupiah juga tertekan. Mengutip Bloomberg, rupiah di pasar spot ditutup melemah 0,40 persen (66 poin) ke level Rp16.567 per dolar AS. Kurs tengah Jisdor juga menunjukkan pelemahan rupiah ke Rp16.561 per dolar AS, lebih rendah dibandingkan posisi Jumat (21/3) di Rp16.501 per dolar AS.
Pemerintah Respons Hati-hati
Menanggapi kejatuhan IHSG, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta agar perkembangan pasar dilihat dalam jangka waktu lebih panjang.
“Kita lihat aja perkembangannya. Market itu sifatnya harian, dan pergerakan saham dipengaruhi kinerja masing-masing emiten,” ujarnya kepada media di Jakarta, Senin (24/3).
Namun, Bhima menegaskan bahwa kejatuhan IHSG hari ini bukan sekadar fluktuasi harian, melainkan respons atas kebijakan inbreng saham BUMN ke Danantara dan ketidakjelasan arah tata kelola investasi ke depan.
“Investor khawatir dengan pengalihan saham dan dividen BUMN ke Danantara. Jika inbreng saham bank BUMN tetap dilakukan, market kemungkinan besar akan kembali merespons negatif,” tegasnya.
Bhima pun mendesak agar pemerintah menunda rencana tersebut dan lebih fokus pada pemulihan daya beli masyarakat serta penciptaan lapangan kerja di sektor formal.
“Keterlibatan militer dalam berbagai sektor ekonomi, mulai dari pertanian hingga food estate, juga menciptakan preseden buruk bagi persaingan usaha dan kepercayaan investor,” tutupnya.
Kesimpulan
Pelemahan IHSG pada hari ini mencerminkan kekhawatiran investor terhadap stabilitas kebijakan ekonomi Indonesia. Jika langkah inbreng saham BUMN tetap dipaksakan tanpa kejelasan tata kelola, pasar keuangan dan investasi langsung bisa semakin tertekan. Pemerintah perlu merespons dengan kebijakan yang lebih transparan dan pro-pasar untuk mengembalikan kepercayaan investor. (*)
