RADAR JAKARTA|Jakarta – Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Jakarta mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mencopot Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Hasbi. Desakan ini muncul setelah pernyataan kontroversial Hasan Hasbi yang dinilai meremehkan aksi teror terhadap jurnalis Tempo.
Sekretaris Jenderal PBHI Jakarta, Yohanes Bidaya, mengecam komentar Hasan Hasbi yang menyarankan agar kepala babi yang dikirim kepada jurnalis Tempo “dimasak saja.” Menurut Yohanes, pernyataan tersebut tidak hanya tidak pantas, tetapi juga mencerminkan sikap yang mengabaikan kebebasan pers di Indonesia.
“Sebagai pejabat publik, ucapan seperti itu tidak bisa ditoleransi. Komentar Hasan Hasbi menunjukkan sikap abai terhadap ancaman terhadap jurnalis dan seolah membiarkan teror terus terjadi. Pemerintahan Prabowo Subianto seharusnya menjunjung tinggi kebebasan pers, bukan justru mengabaikannya,” tegas Yohanes pada 23 Maret 2025.
PBHI Jakarta juga menyoroti bahwa insiden teror terhadap jurnalis tidak berhenti di situ. Baru-baru ini, aksi teror kembali terjadi dengan pengiriman bangkai tikus ke salah satu jurnalis. Yohanes menyesalkan bahwa alih-alih menegaskan perlindungan terhadap jurnalis, pemerintah justru terkesan menyepelekan ancaman tersebut.
“Ironisnya, teror ini malah dijadikan bahan candaan. Seharusnya negara hadir untuk melindungi jurnalis, bukan membiarkan kekerasan terus berulang,” tambahnya.
PBHI Jakarta mendesak Hasan Hasbi untuk segera meminta maaf kepada Tempo dan masyarakat Indonesia atas pernyataannya. Yohanes juga membandingkan kasus ini dengan insiden yang menimpa Gus Miftah, yang memilih meminta maaf dan mengundurkan diri setelah komentarnya mengenai pedagang es teh viral.
“Pejabat publik harus belajar untuk lebih bijaksana dan berhati-hati dalam berkomentar. Jangan jadikan teror sebagai bahan candaan. Mulutmu adalah harimaumu,” pungkasnya.
PBHI Jakarta berharap pemerintah bertindak tegas dalam menangani kasus teror terhadap jurnalis dan memastikan kebebasan pers tetap terjaga di Indonesia.