RADAR JAKARTA|Jakarta – Gakeslab Indonesia Provinsi DKI Jakarta menegaskan dukungannya terhadap kebijakan pemerintah dalam meningkatkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di industri alat kesehatan. Komitmen ini diwujudkan melalui penandatanganan Nota Kesepakatan (MoU) dengan PT Superintending Company of Indonesia (Sucofindo) pada Rabu malam, 19 Maret 2025, di Hotel Bidakara, Jakarta.
Penandatanganan tersebut dilakukan oleh Ketua Gakeslab Indonesia Provinsi DKI Jakarta, Andri Noviar, dan Vice President Strategic Business Unit PT Sucofindo, Agus Permadi. Acara ini turut dihadiri oleh Kepala Bagian Fasilitas Kandungan Lokal, Andi Lukman Hakim, serta Project Coordinator, Ardiansyah Malik. Selain itu, hadir pula sejumlah pengurus Gakeslab DKI Jakarta, termasuk Dewan Penasehat Yan Herman dan Tubagus Mualif, Wakil Ketua Adhiarto dan Josephine Marpaung, Sekretaris Ridwan Saleh, serta jajaran pengurus lainnya.
Dalam sambutannya, Andri Noviar menekankan pentingnya kerja sama ini sebagai langkah strategis untuk memperkuat ekosistem industri alat kesehatan di Indonesia.
“Hari ini, kita menyaksikan penandatanganan perjanjian kerja sama antara PT Sucofindo dan Gakeslab Indonesia Provinsi DKI Jakarta. Kemitraan ini bertujuan untuk meningkatkan TKDN serta mendukung pengembangan industri kesehatan nasional,” ujar Andri Noviar.
Ia juga optimistis bahwa kolaborasi ini akan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan mendorong pertumbuhan industri alat kesehatan berbasis produksi dalam negeri.
Penandatanganan kerja sama ini bertepatan dengan bulan suci Ramadan 1446 H. Sebelum acara utama, kegiatan diawali dengan silaturahmi, buka puasa bersama, serta ibadah salat Magrib, Isya, dan Tarawih berjamaah.
Sebagai penutup, Andri Noviar berharap kerja sama ini dapat terus berlanjut dan membawa dampak positif bagi seluruh anggota Gakeslab Indonesia Provinsi DKI Jakarta.
“Semoga sinergi ini dapat memberikan manfaat yang lebih luas, tidak hanya bagi industri alat kesehatan, tetapi juga bagi ketahanan ekonomi nasional,” pungkasnya. (*)
