Pemerintah Baru Diharapkan Segera Atasi Defisit APBN yang Membengkak

banner 468x60

Radarjakarta.id | JAKARTA – Kementerian Keuangan mengungkapkan bahwa realisasi penerimaan pajak tahun 2024 hanya mencapai 97,2 persen dari target APBN. Hal ini menjadi perhatian mengingat selama tiga tahun sebelumnya, target selalu tercapai dengan defisit APBN mencapai Rp507,8 triliun atau 2,29 persen dari PDB. Oleh karena itu, pemerintahan baru diharapkan dapat menstabilkan ekonomi untuk mengoptimalkan penerimaan negara.

Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati, menyoroti tren historis defisit APBN terhadap PDB Indonesia. Rata-rata defisit pada periode 2000-2004 hanya -1,75 persen, sementara pada 2005-2009 turun menjadi -0,80 persen dan 2010-2014 sebesar -1,58 persen. Namun, di bawah pemerintahan Presiden Jokowi, defisit meningkat signifikan, dengan rata-rata -2,32 persen pada 2015-2019 dan -3,39 persen pada 2019-2024.

“Pemerintahan baru menghadapi beban berat dengan tambahan defisit APBN yang berpotensi meningkatkan utang. Harapannya, pemerintah Prabowo mampu memperbaiki kondisi ini, karena pada pemerintahan sebelumnya, defisit terus meningkat, bahkan sebelum pandemi,” ujar Anis.

Anis juga menyoroti pendapatan negara tahun 2024 yang meskipun tumbuh positif menurut Kemenkeu, namun rasio Pendapatan Negara atas PDB terus menurun. Pada tahun 2014, rasio ini mencapai 14,57 persen, sedangkan pada 2024 menurun menjadi 12,50 persen.

“Penurunan penerimaan pajak pada 2024 disebabkan oleh ketidakmampuan pemerintah menghadapi gejolak global dan penurunan harga komoditas. Fundamental ekonomi nasional juga belum membaik, ditandai dengan deflasi selama lima bulan berturut-turut yang menunjukkan lemahnya daya beli masyarakat akibat pertumbuhan penghasilan yang stagnan dan penurunan pendapatan masyarakat sepanjang tahun,” jelasnya.

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60