Radarjakarta.id | JAKARTA – Ruang kerja Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi, dipenuhi oleh anggota DPRD, Kepala Dinas Transmigrasi, dan jajaran Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara, Rabu (15/1/2025).
Kedatangan mereka ke kantor kementerian yang berlokasi di Kalibata ini bertujuan untuk membahas perkembangan kawasan transmigrasi di Tidore.
Dalam pertemuan tersebut, Viva Yoga menyampaikan bahwa di Provinsi Maluku Utara terdapat empat kawasan transmigrasi prioritas nasional dan empat kawasan transmigrasi prioritas bidang. Salah satu kawasan tersebut adalah Payahe di Tidore, yang termasuk dalam kawasan transmigrasi prioritas bidang.
“Di Payahe, Kementerian Transmigrasi telah melaksanakan berbagai program, seperti peningkatan jalan poros, normalisasi saluran, pembangunan gorong-gorong, plat decker, box culvert, dan tembok tepi,” ujar Wakil Ketua Umum PAN itu.
Viva Yoga menjelaskan kepada tamu-tamunya bahwa pembangunan transmigrasi sebagai bagian dari program nasional saat ini dilakukan secara terintegrasi dan kolaboratif antarkementerian teknis.
“Pembangunan kawasan transmigrasi melibatkan peran Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Kesehatan, Kementerian ATR/BPN, serta kementerian lainnya,” ujar mantan anggota Komisi IV DPR itu.
“Misalnya, infrastruktur jalan akan dibangun oleh Kementerian PU, masalah pertanian diurus oleh Kementerian Pertanian, dan legalitas lahan dikelola oleh Kementerian ATR/BPN. Kolaborasi ini membuat pembangunan menjadi lebih efektif dan efisien,” tambahnya.
Menurut Viva Yoga, salah satu prioritas program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto adalah mewujudkan swasembada pangan. Untuk mendukung program tersebut, dia mendorong agar Payahe menjadi lumbung pangan. “Potensi itu ada karena terdapat berbagai kelompok tani dan lahan yang subur,” ujarnya.
Viva Yoga optimistis bahwa Payahe di Pulau Halmahera bisa menjadi lumbung pangan, mengingat di pulau besar Maluku Utara tersebut terdapat kawasan-kawasan transmigrasi lain yang juga masuk dalam prioritas nasional. “Ini perlu mendapat perhatian dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara serta pemerintah kabupaten/kota di Halmahera,” pungkasnya.
