Radarjakarta.id | JAKARTA – Kendati Pasal 33 ayat (1) beserta penjelasan menyebutkan, perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama atas azas kekeluargaan yang dalam penjelasannya disebutkan antara lain kemakmuran masyarakat yang diutamakan bukan kemakmuran orang per orang dan yang paling tepat dengan ciri itu hanya lah koperasi, namun kehadirannya selama Indonesia ada dianggap tidak terlalu penting.
Untuk itu, ujar Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono yang berlatar belakang aktivis mahasiswa sejak era 1980-an bertekad wujudkan mimpi besar Presiden Prabowo yang hendak kembalikan visi koperasi sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia
“Saya sengaja tayangkan video Pak Prabowo tentang koperasi karena itu akan menjadi panduan langkah kami dalam lima tahun ke depan,” tegas Ferry Juliantono di hadapan ratusan peserta diskusi bertajuk “Pembangunan Indonesia 2025: Harapan dan Tantangan” yang diselenggarakan oleh SMC di bawah kepemimpinan Syahganda Nainggolan dan KSPSI di bawah kepemimpinan Moh Jumhur Hidayat, di Hotel Sahid, Jakarta, Selasa, (7/1/2025).
Dalam tayangan video berdurasi sekitar 2 menit itu Presiden Prabowo menyebutkan dirinya menginginkan koperasi memiliki modal besar, memiliki peran besar untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Sehingga smelter-smelter besar, perusahaan-perusahaan besar, kapal-kapal besar dimiliki oleh koperasi.
Dalam hal ini, pesan Prabowo sebagai mana diungkap Ferry Juliantono, Kementerian Koperasi bertugas untuk mendorong keadilan dalam penguasaan asset secara nasional. Porsi kepemilikan asset, beber Ferry, asset koperasi sangat timpang dibandingkan asset badan usaha milik swasta dan badan usaha milik negara.
Caranya? Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyebut Presiden Prabowo Subianto bertekad melakukan transformasi koperasi menjadi industri agar bisa meningkatkan penguasaan aset koperasi. dari yang sekarang hanya Rp 281 triliun. Angka itu masih kalah jauh dibandingkan asset BUMN yang mencapai Rp7.000 triliun dan swasta yang mencapai Rp 10.000 triliun.
“Nah, Pak Prabowo Subianto ingin bagaimana supaya Kementerian Koperasi ini bisa ngejar dari Rp 281 triliun naik secara bertahap jadi Rp 500 triliun,” ujar Ferry.
“Padahal Indonesia memiliki beragam sumber daya alam, lahan pertanian yang subur, jumlah penduduk yang besar. Kalau koperasi diberikan peran yang lebih luas dalam mengelola potensi kekayaan yang ada saya optimis badan usaha milik koperasi akan menjadi besar,” tutur Ferry kepada awak media yang bertandang ke kantornya di hari Rabu, (8/1).
“Ini bukan sekedar omon-omon. Di tengah sempitnya ruang fiskal, Presiden Prabowo memberikan Rp 10 triliun kepada Kementerian Koperasi untuk disalurkan ke Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB),” ungkap Ferry.
Dana itu nantinya, sambung Ferry, akan dimanfaatkan salah satunya untuk merger antarkoperasi. Dana itu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan harapan bisa memperkuat koperasi di Indonesia menjadi lebih produktif hingga bisa masuk ke sektor industri.
Penguatan modal dan tata kelola, lanjut Ferry, diperlukan untuk bisa mendorong koperasi masuk ke sektor industri, misalnya koperasi petani sawit memiliki pabrik pengolahan sawit atau Crude Palm Oil (CPO) supaya bisa memproduksi minyak goreng.
Begitu pula di sektor perikanan, seperti di Tapanuli Tengah dengan Calon Bupati Terpilih Masinton Pasaribu, koperasi nelayan bisa masuk ke sektor industri pengolahan dan masih banyak lagi.
Selain itu, untuk memperkuat struktur usaha, pihaknya juga berencana mendorong adanya merger atau penggabungan antar koperasi, agar koperasi-koperasi yang kurang aktif menjadi lebih produktif. “Kita harus akui ada (koperasi) yang kurang aktif dan lain sebagainya, itu sebaiknya dimerger, digabungkan,” ujarnya.
Sebagai informasi, Ferry menerangkan, langkah merger ini sudah lazim dilakukan oleh koperasi di negara lain. Ferry berharap Indonesia dapat mulai belajar dari sekarang untuk mendorong koperasi agar bisa melakukan aksi korporasi seperti akusisi ataupun merger agar koperasi lebih solid untuk menjadikannya sebagai tulang punggung perekonomian nasional.
Jumlah koperasi di Indonesia itu sendiri, beber Ferry, tercatat sekitar 131 ribu. Namun setelah dikaji secara mendalam banyak di antaranya yang tinggal akte dan papan nama. Penyebabnya tidak lain karena modalnya terlalu kecil.Oleh karenanya, Ferry memandang merger bisa dijadikan solusi memperkuat struktur permodalan koperasi.
Namun Ferry melihat ada kendala yang mesti segera diatasi. Karena selama ini ada peraturan menteri yang membatasi LPDB masuk ke investasi. Hal ini membuat LPDB selama dua tahun terakhir hanya berfokus pada sektor dana simpan pinjam. Untuk itu Kemenkop sedang melakukan revisi Peraturan Menteri Koperasi (Permenkop) agar LPDB bisa masuk ke sektor usaha produktif.
Dengan adanya revisi itu, tutur Ferry, diharapkan pembiayaan sektor produktif yang semula hanya 50% bisa ditingkatkan menjadi 80%. Ferry optimis dengan adanya tambahan anggaran Rp 10 triliun diharapkan bisa menjadi stimulus untuk mewujudkan merger atau penggabungan koperasi agar lebih solid dan kompetitif.
Di akhir perbincangan, Ferry menghitung dengan adanya tambahan anggaran Rp 10 triliun kepada koperasi lewat LPDB kemampuan pembiayaan nantinya bisa ditingkatkan menjadi 30-50 triliun.
“Jadi di-leverage seperti itu, supaya LPDB-nya juga bisa kalau bisa mengambil semacam corporate action, akuisisi, merger dan lain sebagainya,” pungkasnya.
