Radarjakarta|JAKARTA– Kasus buron Harun Masiku kembali menjadi sorotan nasional setelah sejumlah tokoh dan organisasi masyarakat menyerukan tindakan tegas terhadap mantan kader PDI-P yang terjerat kasus suap terkait Pemilu 2019. Aliansi Gerakan Masyarakat Pemberantas Korupsi (AGMPK) menggelar seruan aksi untuk mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta aparat penegak hukum (APH) segera menangkap Harun Masiku, yang hingga kini masih menjadi buronan.
Kasus ini bermula dari dugaan suap Harun Masiku kepada Wahyu Setiawan, mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU). Harun diduga menyuap Wahyu dengan total Rp 1,45 miliar untuk memuluskan jalannya menjadi anggota DPR melalui mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW). Meskipun uang tersebut telah mengalir melalui perantara, KPU tetap menetapkan Riezky Aprilia sebagai pengganti Nazarudin Kiemas.
Namun, permainan licik terus berlanjut. Wahyu, yang telah menerima sejumlah uang, kembali berupaya agar Harun tetap mendapatkan posisi melalui jalur lain. Kasus ini akhirnya terungkap dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menyeret sejumlah nama, termasuk anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina.
Seruan Tokoh Publik: Sayembara Rp 8 Miliar
Meningkatnya perhatian publik pada kasus ini memicu berbagai pernyataan tegas dari tokoh politik. Politisi Partai Gelora, Fahri Hamzah, menyatakan pentingnya menangkap Harun Masiku untuk mengungkap dugaan kecurangan dalam Pemilu 2019. Fahri bahkan mengusulkan sayembara bagi siapa saja yang berhasil menangkap Harun.
Sementara itu, Maruarar Sirait, mantan anggota DPR, mengambil langkah lebih jauh dengan menawarkan hadiah sebesar Rp 8 miliar bagi pihak yang berhasil menangkap Harun Masiku. Dalam keterangannya di Stasiun Manggarai, Rabu (27/11/2024), Maruarar menegaskan bahwa tidak boleh ada individu yang kebal hukum di Indonesia. “Kita harus menunjukkan bahwa hukum berlaku untuk semua. Orang yang bertahun-tahun buron tidak boleh dibiarkan bebas berkeliaran,” katanya.
Aksi Demonstrasi dan Tuntutan
Aliansi Gerakan Masyarakat Pemberantas Korupsi menyerukan aksi demonstrasi dalam waktu dekat dengan tiga tuntutan utama:
- Mendesak KPK mengerahkan seluruh upaya untuk menangkap Harun Masiku.
- Meminta kolaborasi profesional antara KPK dan APH dalam penangkapan buronan ini.
- Memohon perhatian Presiden RI, Prabowo Subianto, untuk memastikan kasus ini diusut tuntas.
Aliansi menilai lambannya penanganan kasus ini sebagai catatan kelam bagi penegakan hukum di Indonesia. Mereka menyerukan masyarakat untuk terlibat aktif dalam menekan pemerintah agar tidak membiarkan hukum menjadi “tumpul ke atas”. “Ini adalah ujian besar bagi KPK dan APH untuk menunjukkan integritas dalam menjalankan tugasnya,” ujar perwakilan aliansi, Kamis(05/12/2024).
Penangkapan Harun Masiku dianggap sebagai langkah penting dalam membongkar modus operandi kecurangan Pemilu 2019 dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum. Dengan partisipasi aktif masyarakat dan komitmen pemerintah, aliansi ini optimistis bahwa kasus ini dapat segera dituntaskan demi keadilan.
