Radarjakarta.id | JAKARTA – Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan skema subsidi BBM yang mencoret ojol dari daftar penerima belum final. Pengemudi ojol ancam mogok nasional jika subsidi dicabut.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa skema subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang tidak memasukkan pengemudi ojek online (ojol) sebagai penerima belum menjadi keputusan final. Hingga saat ini, pemerintah masih merumuskan formulasi subsidi BBM dan listrik agar lebih tepat sasaran.
Ia juga mengisyaratkan pengemudi ojol kemungkinan besar tidak akan dimasukkan sebagai penerima subsidi BBM tepat sasaran. Alasannya, kendaraan ojol digunakan sebagai alat usaha, sementara subsidi difokuskan untuk transportasi publik.
Pengemudi ojek online menentang keras wacana pembatasan atau pengalihan subsidi BBM yang direncanakan pemerintah. Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Daring (Garda), Igun Wicaksono, menilai kebijakan ini sangat merugikan.
“Kami sangat bergantung sekali dengan subsidi BBM, ini sangat vital bagi kami. Pengemudi ojek online yang berjumlah 4 juta orang merasa terancam oleh wacana tersebut,” kata Igun saat berbincang bersama PRO 3 RRI, Senin (2/12/2024).
Banyak pengemudi yang menggunakan sepeda motor dengan kapasitas mesin yang relatif kecil, tidak melebihi 200 CC. Ia mengatakan, untuk motor CC besar, subsidi BBM bisa dicabut, namun untuk motor kecil tidak bisa dicabut.
Menurutnya, kebijakan ini lebih adil dan sesuai dengan kebutuhan pengemudi ojek online yang sehari-harinya beroperasi menggunakan motor kecil. Selain itu, wacana penggantian plat nomor kendaraan ojek online menjadi plat kuning juga menjadi perhatian.
Ia menilai jika plat kendaraan diganti menjadi kuning, itu akan mengubah persepsi masyarakat terhadap fungsi ojek online. “Kami ini bukan angkutan umum seperti angkutan perkotaan, kami menggunakan aplikasi untuk melayani masyarakat,” ucapnya.
Ia menyatakan pemerintah sendiri seharusnya mempertimbangkan angkutan ojek online sebagai bagian dari angkutan sewa terbatas. Hal tersebut telah diusulkannya sejak 2018 silam, namun tidak belum ada tanggapan dari pemerintah.
Ia berharap, pemerintah dapat mengakui ojek online sebagai angkutan umum terbatas yang dilengkapi tarif dan regulasi khusus. Dan ia menolak keras wacana bantuan langsung tunai (BLT) sebagai pengganti subsidi BBM.
Menurutnya, solusi terbaik adalah menjaga subsidi BBM agar tetap tersedia bagi pengemudi ojek online yang membutuhkan. Igun juga menyampaikan bahwa asosiasi ojek online tidak pernah dilibatkan dalam diskusi kebijakan terkait subsidi BBM ini.
“Kami tidak pernah diajak bicara oleh pemerintah terkait solusi subsidi ini. Karena itu, penolakan ini muncul sebagai bentuk ketidaksetujuan terhadap kebijakan yang dianggap sepihak,” ucapnya.
Dalam menyikapi wacana tersebut, ia menegaskan bahwa tidak ada tawar-menawar terkait subsidi BBM. Asosiasi Ojek Online berharap pemerintah dapat menemukan solusi yang menguntungkan tanpa merugikan pengemudi. ***
